Infografis
Suara.com - Anggota Dewan Pengawas KPK Syamsuddin Haris mengaku heran terkait adanya fasilitas mobil dinas untuk pejabat struktural di Komisi Pemberantasan Korupsi untuk tahun anggaran 2021.
Apalagi, Dewas KPK juga rencana akan turut menerima pada awal tahun mendatang. Pengadaan itu juga sudah dilakukan pembahasan di Komisi III DPR RI.
"Dewas sama sekali tidak tahu adanya usulan pembelian mobil dinas untuk pimpinan dan Dewas tahun anggaran 2021," kata Syamsuddin kepada Suara.com, Jumat (16/10/2020).
Dewas KPK pun sudah tegas menolak untuk tidak menerima bila nantinya fasilitas mobil dinas akan diberikan kepada Dewas KPK. Ia mengaku tak mengetahui siapa yang mengusulkan pengadaan mobil dinas untuk masuk dalam anggaran KPK 2021.
Baca Juga: Tegas! Dewas KPK Tolak Fasilitas Mobil Dinas
"Siapa yang mengusulkan kami nggak tahu. Intinya, Dewas akan menolak mobil dinas itu," ujar Syamsuddin.
Sebelumnya, Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hotorongan menegaskan menolak terima fasilitas mobil dinas.
"Kami Dewas punya sikap menolak pemberian mobil dinas. Kenapa, karena berdasarkan Perpres tentang penghasilan Dewas sudah ada diberikan tunjangan transportasi. Sudah cukuplah itu begitu sikap kami," " kata Tumpak dihubungi, Kamis (15/10/2020).
Sedangkan, Eks Wakil Ketua KPK Saut Situmorang angkat bicara terkait pimpinan KPK era Firli Baharui Cs yang akan mendapat mobil dinas pimpinan senilai Rp1 miliar pada awal 2021 mendatang.
Dia menganggap permintaan fasilitas mewah pimpinan KPK tidak sama sekali berpengaruh dengan agenda pemberantasan korupsi. Dia pun mengisahkan pengalamannya selama bertugas di KPK yang hanya menggunakan mobil Toyota Innova.
Baca Juga: Firli Cs Minta Mobil Dinas Rp 1 M, Pimpinan Lama 4 Tahun Cuma Naik Innova
"Enggak ada kaitan langsung dengan kinerja pimpinan misalnya OTT (operasi tangkap tangan) dan kinerja lain. Saya naik Innova empat tahun aman-aman saja tuh," kata Saut dihubungi, Kamis (15/10).
"Kalau mobil enggak kami bahas di pimpinan jilid IV. Masalah mobil tidak urgen, biar negara tidak perlu pusing mengurusi mobil," tambahnya.
Peneliti ICW Kurnia Ramadhan sebelumnya menyebut kesederhanaan KPK di era Firli Cs makin memudar. Hal itu dikatakan Kurnia menanggapi disetujuinya permintaan mobil dinas pimpinan KPK oleh DPR.
"KPK pada dasarnya dilahirkan dengan semangat pemberantasan korupsi serta menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, salah satunya kesederhanaan. Seiring berjalannya waktu, nilai itu semakin pudar. Terutama di era kepemimpinan Firli Bahuri," ungkap Kurnia melalui keterangan, Kamis kemarin.
