Infografis
Suara.com - Komisi I DPR enggan ikut campur terkait temuan adanya persatuan LGBT di lingkungan TNI.
Ketua Komisi I Meutya Havid berujar hal itu merupakan urusan internal TNI. Komisi I hanya sebatas menanggapi perihal TNI yang terkait dengan aspek pertahanan negara.
"Itu internal TNI. Kami kalau ada pelanggaran terhadap konstitusi kepada profesionalitas kerja itu baru kami komentari. Di luar itu, silakan urusan internal TNI bagaimana mengatur dirinya sendiri," kata Meutya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (15/10/2020).
Sebelumnya, Ketua Kamar Militer Mahkamah Agung Mayor Jenderal (Purn) Burhan Dahlan mengungkapkan, orientasi seksual LGBT ikut berkembang di kalangan Tentara Nasional Indonesia.
Baca Juga: MA: Ada Kelompok Persatuan Homoseks di Lingkungan TNI dan Polri
Menurut informasi yang didapat Burhan, terdapat pula kelompok persatuan LGBT TNI - Polri.
Untuk diketahui, LGBT adalah akronim dari orientasi seksual sejenis, yakni lesbi, gay, biseksual dan transgender.
Burhan mendapatkan kabar tersebut ketika ia diajak berdiskusi di Markas Besar TNI Angkatan Darat. Saat itu, Burhan diberikan informasi adanya fenomena LGBT di lingkungan tersebut.
Hal itu disampaikan Burhan dalam sebuah acara bertajuk Pembinaan Teknis dan Administrasi Yudisial Pada Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia yang disiarkan melalui akun YouTube Mahkamah Agung RI, 12 Oktober 2020.
"Agak unik yang disampaikan mereka kepada saya yakni masalah mencermati perkembangan LGBT di lingkungan TNI," kata Burhan.
Baca Juga: Memaki DPR, Ternyata Running Text SMK Muhammadiyah Salaman Diretas
Selain itu ia juga mengaku diberitahu kalau sudah ada kelompok khusus anggota yang memiliki kecenderungan serupa. Bukan hanya TNI, Polri pun ikut masuk dalam kelompok tersebut.
"Ternyata mereka menyampaikan kepada saya sudah ada kelompok-kelompok baru, kelompok persatuan LGBT TNI-Polri," ungkapnya.
Burhan menyebut pemimpin kelompok itu berpangkat sersan. Sementara anggotanya berpangkat letnal kolonel.
"Ini unik. Tapi memang ini kenyataan," ucapnya.
Fenomena LGBT dilingkungan militer bukan menjadi barang baru bagi Burhan. Sebab, ia juga pernah menjalankan sidang kasus LGBT di lingkungan TNI pada 2008.
Saksi ahli pada saat itu menuturkan, pelaku merasakan adanya penyimpangan setelah pulang dari operasi militer di Timor Timur.
Saking hebatnya operasi militer tersebut berlangsung, lantas membentuk perasaan, pikiran serta mentalnya. Bahkan ketika pelaku kembali ke Makassar, ia tidak lagi menyenangi sang istri.
"Pulang ke home base di Makassar dia tidak menyenangi istrinya lagi, bahkan dia menjadi penyenang kaum laki-laki," ujarnya.
Saat itu, Burhan tidak memberikan hukuman kepada anggota TNI tersebut. Melainkan meminta komandannya untuk segera disembuhkan secara total.
Meski sudah melihat adanya fenomena LBGT sejak lama, Burhan menilai alasannya sangat berbeda. Kalau dahulu penyimpangan bisa timbul akibat psikologis yang terguncang pascaoperasi militer.
Sedangkan saat ini fenomena LGBT justru meluas karena faktor lingkungan.
"Lebih diakibatkan banyaknya menonton dari WA, menonton video dan sebagainya, ini telah membentuk perilaku yang menyimpang," tuturnya.
