Infografis
Suara.com - Belasan lembaga swadaya masyarakat (LSM) protes kepada Menteri Luar Negeri (Menlu) Amerika Mike Pompeo atas pemberian visa kepada Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto.
Terkait itu, Juru Bicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak, mempersilakan pihak yang keberatan untuk menyampaikan protes, bahkan melakukan penolakan terkait undangan yang diberikan Prabowo oleh Menteri Pertahanan Mark T Esper.
Ia menyebut Prabowo sudah membantah atas tuduhan-tuduhan yang berhubungan dengan penculikan aktivis pada 1998 silam.
"Terkait dengan adanya pihak-pihak yang menolak, mengkritisi, saya pikir silahkan saja. Pak Prabowo sudah mengalami penolakan dan tuduhan macam-macam, selama beliau bertugas sebagai abdi negara juga bertugas sebagai politisi," ungkap Dahnil dalam rekaman video pada Kamis (15/10/2020).
Baca Juga: Diprotes Pegiat HAM, DPR: Menhan Prabowo Diterima Cukup Baik di AS
"Kita menghormati hal tersebut, penolakan atau kritikan dan sebagainya," tambah Dahnil.
Dahnil menegaskan Prabowo akan berada di AS pada 15-19 Oktober 2020. Mantan Danjen Kopassus tersebut bakal membicarakan soal kerja sama pertahanan Indonesia-AS.
Sebelumnya 12 lembaga swadaya masyarakat hari Selasa (13/10/2020) mengirim surat kepada Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo, memprotes pemberian visa kepada Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto.
Dalam surat tersebut Amnesty International USA, Amnesty International Indonesia, Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS), Public Interets Lawyer Network (Pil-Net), Asia Justice and Rights (AJAR), Komite Aksi Solidaritas Untuk Munir (KASUM), Imparsial, Public Virtue Institute, Setara Institute, Indonesia Corruption Watch (ICW), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) dan LBH Pers di Indonesia menyampaikan kekhawatiran mengenai keputusan pemberian visa dan kunjungan Prabowo ke Washington DC, termasuk pertemuannya dengan Menteri Pertahanan Mark Esper dan Ketua Kepala Staf Gabungan Mark Milley yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis (15/10/2020) hari ini.
“Prabowo Subianto adalah mantan jendral Indonesia yang sejak tahun 2000 dilarang masuk ke Amerika karena diduga terlibat langsung dalam pelanggaran HAM. Keputusan Departemen Luar Negeri Amerika baru-baru ini untuk mencabut larangan itu merupakan pembalikan total terhadap kebijakan luar negeri Amerika selama 20 tahun,” demikian petikan surat itu.
Baca Juga: Diprotes, Prabowo Tetap Lawatan ke Amerika Selama Sepekan
Ditambahkan, “jika dimaksudkan untuk memberinya kekebalan atas kekejaman kejahatan yang dituduhkan kepadanya, maka undangan kepada Prabowo Subianto harus dibatalkan.”
Lebih jauh belasan LSM itu menyerukan pada pemerintah Amerika untuk memenuhi kewajibannya sebagai salah satu negara yang menandatangani Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat [The Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment]. Perjanjian ini disepakati dengan suara bulat oleh PBB pada 10 Desember 1984 dan telah ditandatangani Amerika pada tahun 1988.
“Jika ia (Prabowo) memang melakukan perjalanan ke Amerika, pemerintah Amerika memiliki kewajiban berdasarkan Konvensi Menentang Penyiksaan, pasal 5 (2) untuk menyelidiki, dan jika ada cukup bukti yang dapat diterima bahwa ia bertanggung jawab secara pidana terhadap penyiksaan, maka ia sedianya diadili atau diekstradisi ke negara lain mana pun yang bersedia menjalankan yurisdiksi atas kejahatan yang dituduhkan,” tulis surat itu.
Ke-12 LSM itu menggarisbawahi bahwa “mengijinkan Prabowo bepergian secara bebas ke Amerika untuk bertemu dengan para pejabat senior pemerintah berpotensi melanggar Leahy Laws dan akan menjadi bencana bagi hak asasi manusia di Indonesia.”
Leahy Laws adalah undang-undang hak asasi manusia yang melarang Departemen Luar Negeri dan Departemen Pertahanan Amerika memberikan bantuan militer kepada unit pasukan keamanan yang melanggar hak asasi dengan impunitas. Dinamakan Leahy Laws karena mengambil nama sponsor utama undang-undang ini yaitu senator Partai Demokrat dari negara bagian Vermont, Patrick Leahy.
