Visa Diprotes, DPR: Kunjungan Prabowo ke AS Resmi, Bukan Undangan Sembarang

Kamis, 15 Oktober 2020 | 14:13 WIB
Visa Diprotes, DPR: Kunjungan Prabowo ke AS Resmi, Bukan Undangan Sembarang
Seluruh pengurus daerah Partai Gerindra bersepakat mendukung Prabowo Subianto menjadi calon presiden pada Pilpres 2024, setelah yang bersangkutan kembali dipilih sebagai ketua umum, Sabtu (8/8/2020). [Suara.com/Bagaskara]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Belasan lembaga swadaya masyarakat (LSM) mengirim surat kepada Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo. Pengiriman surat itu sebagai bentuk protes terhadap pemberian visa kepada Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto.

Terkait protes tersebut, anggota Komisi I DPR Saifullah Tamliha mengatakan kunjungan Prabowo ke Amerika Serikat merupakan kunjungan resmi kenegaraan atas undangan Menteri Pertahanan Amerika Serikat.

Tamliha berujar kehadiran Prabowo selalu Menhan Indonesia di AS sangat dibutuhkan oleh kedua negara. Terutama, kata Tamliha sebagai bagian dari kerja sama di bidang alutsista.

"Amerika sendiri akan dirugikan jika tidak ada kerja sama tersebut, sebab selama ini kita membeli alutsista dari negara kawasan Eropa dan Rusia. Politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif membutuhkan keseimbangan pembelian dan investasi alutsista dengan Amerika," kata Tamliha kepada wartawan, Kamis (15/10/2020).

Sementara itu, menanggapi protes dari LSM beserta pegiat HAM atas undangan Prabowo ke AS, Tamliha memandang tidak pada tempatnya.

"Tidak pada tempatnya sejumlah pegiat HAM di Amerika untuk menolak Menhan RI dalam kehadirannya, sebab jika terjadi deal kerja sama bidang Alutsista, maka senjata tersebut tidak akan digunakan militer Indonesia untuk pelanggaran HAM," ujar Tamliha.

Terpisah, anggota Komisi I Dave Laksono berpandangan undangan pemerintah AS terhadap Prabowo pasti sudah melalui pertimbangan.

Menurutnya, tidak mungkin AS kemudian dapat mengundang sembarang orang dalam agenda kunjungan resmi kenegaraan.

"Pemerintah AS mengundang seorang yang pernah masuk black list kan tidak dengan sembarangan. Bahkan semua orang yg diundang secara resmi telah melalui proses vetting yang detail," ujar Dave.

Baca Juga: Prabowo: Ada Negara Tertentu yang Tidak Pernah Suka Indonesia Maju dan Aman

Diketahui, sedikitnya 12 lembaga swadaya masyarakat hari Selasa (13/10/2020) mengirim surat kepada Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo, memprotes pemberian visa kepada Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI