Infografis
Suara.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menegaskan buruh tetap pada komitmen mereka untuk menolak Undang Undang Cipta Kerja.
Ia berujar atas dasar itu, buruh bersikap tidak akan terlibat dalam pembahasan peraturan turunan Omnibus Law.
"Buruh menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja. Dengan demikian tidak mungkin buruh menerima peraturan turunannya. Apalagi terlibat membahasnya," kata Said Iqbal dalam keterangannya, Kamis (15/10/2020).
Said Iqbal berpandangan tidak menutup kemungkinan serikat buruh diduga hanya digunakan sebagai stempel atau alat legitimasi, terlebih apabila ke depan pemerintah terkesan kejar tayang membuat aturan turunan.
Baca Juga: Komisi II Tegaskan Pilkada Serentak harus Terapkan Prokes Secara Ketat
Hal itu ia katakan lantaran berkaca pada peristiwa di DPR yang membuat buruh merasa dikhianati. Di mana, DPR sempat menjanjikan buruh akan dilibatkan dalam pembahasan UU Ciptaker, tetapi, lanjut Iqbal, pembahasan justru terkesan seperti kejar setoran.
"Padahal kami sudah menyerahkan draf sandingan usulan buruh, tetapi masukan yang kami sampaikan banyak yang tidak terakomodir. Tidak benar apa yang dikatakan DPR RI bahwa 80 persen usulan buruh sudah diadopsi dalam UU Cipta Kerja," ujar Iqbal.
Kekinian, ia mengatakan serikat buruh bakal terus menyuarakan penolakan mereka terhadap UU Ciptaker. Pertama melalui aksi lanjutan dengan massa lebih banyak, kemudian melalui uji formil dan uji materil di Mahkamah Konstitusi.
"Ketiga, meminta legislatif review ke DPR RI dan eksekutif review ke pemerintah. Keempat, melakukan sosialisasi atau kampanye tentang isi dan alasan penolakan omnibus law UU Cipta Kerja khususnya klaster ketenagakerjaan oleh buruh," kata Iqbal.
Sebelumnya, pemerintah didorong untuk menggandeng masyarakat, terutama kalangan buruh, dalam membahas aturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja.
Baca Juga: UMKM Diprioritaskan Dalam UU Ciptaker
Ketua DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Puan Maharani mengatakan hal itu harus dilakukan untuk membuat aturan rinci yang jelas dan dapat diterima semua pihak.
"Kami mendorong pemerintah untuk menggandeng berbagai kelompok pekerja agar terlibat dalam pembahasan aturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja. Keterlibatan pekerja dibutuhkan untuk memperinci UU Cipta Kerja," kata Puan dalam keterangan pers, Kamis (8/10/2020).
Puan menegaskan DPR akan mengawal untuk memastikan bahwa aturan turunan UU Cipta Kerja memberikan manfaat yang adil bagi semua pihak.
Menurut dia, aturan turunan yang harus dibahas bersama buruh, di antaranya adalah tentang pengupahan, tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan, tentang pekerja asing, serta tentang hubungan kerja dan waktu kerja.
"DPR RI akan mengawal untuk memastikan aturan turunan UU Cipta Kerja memberikan manfaat yang adil bagi semua," ujarnya.
