Infografis
Menurut Fahri Hamzah, orang yang seharusnya ditangkap lebih dahulu adalah oknum perusuh yang merusak fasilitas publik.
Fahri Hamzah mengatakan bahwa penangkapan para kritikus yang justru menghidupkan demokrasi menandakan pemerintah telah salah langkah.
Politisi Partai Gelora ini pun menegaskan kalau acuan penangkapan adalah memicu kerusuhan, berarti yang seharusnya ditangkap adalah anggota DPR. Pasalnya mereka yang telah mengesahkan UU Omnibus Law Cipta Kerja dan membuat gaduh negara.
"Kalau kritik mereka dianggap memicu kerusuhan, kenapa tidak tangkap 575 anggota DPR yang bikin UU berbagai versi yang rusuh?" tandasnya lanjut.
Fahri Hamzah dalam kicauannya mengajak masyarakat untuk melihat bahwa kegaduhan publik didasari oleh alasan tertentu. Menurutnya, kritik yang muncul ke permukaan dengan jalan unjuk rasa merupakan respon atas tata kelola yang gagal sehingga tidak bisa disamakan dengan kriminalitas.
"Ayolah mari kembali kepada yang benar bahwa kegaduhan publik ada dasarnya. Kerusuhan dan pengrusakan fasilitas publik adalah kejahatan. Tapi kejahatan dan kritik tidak tersambung. Kriminalitas akarnya adalah niat jahat. Tapi kritik muncul sebgai respons atas tata kelola yang gagal," jelasnya.
Lebih lanjut lagi Fahri Hamzah mengatakan hukum tidak boleh menyasar para kritikus. Menurutnya pemerintah seharusnya lebih dulu menyelesaikan masalah perusuh dalam aksi demonstrasi.
"Hukum tidak boleh menyasar para pengrkitik sementara perusuh dan vandalisme belum diselesaikan. Apalagi menuduh mantan Presiden segala," tutur Fahri.
"Sungguh suatu tindakan sembrono da tidak punya etika. Mau apa sih kita ini? Mau adu domba siapa lagi? Mau merusak bangsa kah kita?" imbuhnya keras.
Baca Juga: Polisi Tangkapi Petinggi KAMI, Gatot: Jangan Diributkan Apalagi Dikasihani
