Infografis
Suara.com - Menteri Pertahanan yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyarankan kepada masyarakat untuk tetap bersabar sembari menilai praktik UU Cipta Kerja. Jika dalam praktiknya UU Cipta Kerja buruk, kata Prabowo, publik bisa mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi.
"Cobalah kita sabar, kita atasi dulu, kita coba. Kalau UU ini tidak bagus pelaksanaannya, tidak baik, bawalah ke judicial review, ke MK, sudah berkali-kali kok dalam sejarah terjadi," kata Prabowo.
Tetapi Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Tengku Zulkarnain tidak sependapat dengan masukan Prabowo.
Tengku mencoba mengingatkan Prabowo tentang beberapa keputusan sembilan hakim Mahkamah Konstitusi yang dianggap Tengku tidak adil, di antaranya hakim konstitusi memutuskan aliran kepercayaan boleh masuk kolom agama KTP. Itu sebabnya Tengku pesimistis dengan saran Prabowo tadi.
Baca Juga: Sebut Sampah Demokrasi, Ngabalin Dihajar Ramai-ramai: Kacang Lupa Kulit
"Pak Prabowo saya hanya mau mengingatkan bapak. Bahwa MK itulah yang telah menenggelamkan perjuangan Bapak jadi Presiden RI. Mohon maaf saya tidak percaya kepada sembilan oknum hakim MK itu. Setelah beberapa perkara tidak "adil" menurut saya. Misalnya kasus KTP Aliran Kepercayaan," kata Tengku.
Masukan dari Prabowo ke publik sama seperti yang disarankan oleh Presiden Joko Widodo. Jokowi mempersilakan pihak manapun untuk mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi jika yang tidak puas dengan UU Cipta Kerja.
Jokowi dalam keterangan pers secara virtual terkait UU Cipta Kerja dari Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (9/10/2020), menegaskan bahwa sistem ketatanegaraan di negeri ini memang menggariskan seperti itu. “Jadi kalau masih ada yang tidak puas dan menolak silakan ke MK,” katanya.
Dalam sebuah wawancara yang dirilis DPP Partai Gerindra, Selasa (13/10/2020), Prabowo menjelaskan UU Cipta Kerja yang dipelopori Presiden Joko Widodo memiliki tujuan yang baik, yakni mengurangi hambatan-hambatan yang bisa membuat lambat kebangkitan ekonomi di Indonesia.
Apalagi, Indonesia saat ini tengah diterpa pandemi Covid-19 yang berdampak negatif ke semua sektor. Buruh juga menjadi salah satu yang terdampak dari keadaan yang terjadi saat ini.
Baca Juga: Demo Chaos, Tengku: Kalian Polisi Bukan Tukang Pukul Rezim
"Jadi ini kadang-kadang suatu dilema, katakanlah buah simalakama. Kita mau bantu buruh sekarang dan semua yang sulit tidak hanya buruh. Kalau terlalu kenceng terhadap pengusaha, pengusaha akan pindah," kata dia.
Prabowo juga menyebutkan kerusuhan yang terjadi dalam aksi demonstrasi menolak UU Cipta Kerja beberapa hari lalu ditunggangi asing.
"Saya nggak yakin pemuda atau mahasiswa melakukan kerusuhan. Ini pasti anasir yang dibiayai asing. Nggak mungkin seorang patriot membakar milik rakyat. Kalau mau demo silakan demokrasi itu boleh demo, masa bakar milik rakyat. Jadi kalau sudah begitu kita harus sangat waspada," kata Prabowo.
Menurut dia banyak yang belum membaca isi UU Cipta Kerja dan termakan hoaks.
"Banyak sekarang ini yang kemarin demo itu belum baca hasil omnibus law itu dan banyak hoaks. Banyak hoaks di mana-mana seolah ini tidak ada, itu tidak ada," kata Ketua Umum Partai Gerindra.
Prabowo mengatakan hoaks yang mengiringi UU Cipta Kerja bertujuan menimbulkan kekacauan di dalam negeri dan dia menyebut dalangnya berasal dari luar negeri.
"Ada kekuatan-kekuatan asing, ada negara-negara tertentu di dunia yang tidak pernah suka Indonesia aman dan maju," kata Prabowo.
Prabowo mengaku pernah terperangkap dalam aksi massa penolakan UU Cipta Kerja.
Dia menyayangkan sebagian demonstran tidak menggunakan masker dan tidak menjaga jarak di tengah pandemi Covid-19.
"Ini kan mencelakakan anak-anak kita. Dalang ini tidak bertanggung jawab sama sekali. Saya sangat prihatin. Ini kan lagi Covid-19," ujarnya.
