Infografis
Suara.com - Panitia Khusus Kawasan Berikat Nusantara (Pansus KBN) DPRD DKI Jakarta masih membahas masalah kisruh di Pelabuhan Marunda antara PT Karya Citra Nusantara (KCN) dengan BUMN PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN). Namun hingga kini para anggota dewan masih bingung siapa yang salah dalam kasus ini.
Hari ini, Pansus KBN memanggil PT Karya Tekhnik Utama (KTU) selaku induk KCN bersama KBN untuk menjelaskan masalah kepemilikan saham. Polemik ini yang membuat KBN enggan mengikuti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk pembagian deviden yang harusnya diterima Gubernur Anies Baswedan.
Direktur PT KTU Widodo Setiadi menyatakan KBN ngotot addendum III mengenai pembagian saham menjadi 50-50 sudah berlaku. Namun, kata Widodo, yang berlaku adalah saham 85 persen untuk KTU dan 15 persen bagi KBN.
"Karena sudah ada pembatalan meskipun belum RUPS, karena setiap kami mengundang untuk RUPS mereka menolak dengan alasan masih ada dispute (perselisihan) yang belum selesai. Sebab setelah MA membatalkan, mereka mengajukan PK (peninjauan kembali)," ujar Widodo di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (14/10/2020).
Widodo kemjdian berharap agar Pansus KBN DPRD bisa membantu penyelesaian polemik ini dengan memberikan rekomendasi terbaik yang tidak merugikan pihak manapun.
"Kami berharap Pansus bisa membuka tabir ini dan bisa memberikan rekomendasi yang baik buat semua pihak. artinya menguntungkan semua pihak, bisa mempercepat kepastian kami dalam berinvestasi," tuturnya.
Menanggapi hal ini, Ketua Pansus KBN DPRD DKI Pandapotan Sinaga mengaku masih belum tahu siapa yang memberikan keterangan benar. Sebab, kedua belah pihak memiliki pengakuan berbeda terkait proporsi saham yang menimbulkan konflik cukup pelik sejak tahun 2015 lalu itu.
"Tapi kemarin kalau KBN mengaku sudah mengeluarkan akte pendirian perusahaan sehingga proporsi sahamnya masing-masing 50 persen. Makanya mau gali dulu data-data kebenarannya," jelasnya.
KCN mengaku sudah mengundang 17 kali pihak KBN untuk RUPS tapi tak pernah hadir. Hal ini juga membuatnya bingung karena KBN memberikan keterangan yang berbeda.
Baca Juga: Setelah Masalah Pelabuhan Marunda Selesai, KCN Bagikan Dividen ke Anies
"Kalau KBN bilang beberapa kali tim hukum KBN kesana tapi gak disambut," jelasnya.
