PDIP: Pak SBY Tak Perlu Terpancing, Tak Harus Merasa Sebagai Tertuduh

Rabu, 14 Oktober 2020 | 15:13 WIB
PDIP: Pak SBY Tak Perlu Terpancing, Tak Harus Merasa Sebagai Tertuduh
Mantan Presiden ke enam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). (Sekretariat Presiden)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono memberikan klarifikasi dan membantah karena merasa dituduh menjadi dalang di balik aksi tolak omnibus law Undang Undang Cipta Kerja.

Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira menyarankan SBY sebaiknya tidak perlu terpancing. Pasalnya, kata Andreas, tidak ada yang menuduh SBY menjadi dalang terkait unjuk rasa UU Cipta Kerja.

"Pak SBY sebagai mantan presiden, tokoh nasional, purnawirawan senior seharus tidak perlu terpancing, tidak harus merasa sebagai tertuduh, karena juga tidak ada yang menuduh SBY sebagai dalang, juga sampai saat ini tidak ada indikasi ke sana," kata Andreas kepada Suara.com, Rabu (14/10/2020).

Andreas mengatakan, sebagai mantan orang nomor satu di Indonesia, sebaiknya SBY ikut berperan memberikan nuansa tenang di tengah masyarakat. Ia berharap, SBY dapat menjadi simpul pemersatu bangsa di tengah polemik yang berkepanjangan.

Baca Juga: Ikutan Demo, Pelajar Asal Klender Malah Dibawa ke Wisma Atlet karena Reakif

"Lebih tepat sebagai mantan presiden dan tokoh nasional, Pak SBY seharusnya ikut menangkan rakyat. Sehingga bangsa ini tidak terjebak dalam polemik berkepanjangan di tengah pandemi yang berpotensi memecah belah bangsa ini. Kita berharap pak SBY menjadi simpul pemersatu bangsa," ujar Andreas.

Merasa Dituduh Dalang

Sebelumnya, SBY membantah menjadi dalang demo ricuh UU Cipta Kerja. Padahal namanya sama sekali tak disebut.

Ini berawal dari pernyataan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang mengetahui dalang Demo UU Cipta Kerja yang berakhir ricuh.

Dalam laporan jurnalis Suara.com sebelumnya, Airlangga mengatakan, "sebetulnya pemerintah tahu siapa behind (di belakang) demo itu. Jadi kita tahu siapa yang menggerakkan. Kita tahu siapa sponsornya, kita tahu siapa yang membiayainya," kata Airlangga di TV, Kamis (8/10/2020).

Baca Juga: Fakta Mobil Ambulans Ditembaki Polisi, 4 Relawan Medis Terluka

Lalu kemarin SBY meminta Menteri Airlangga Hartarto, Menteri Luhut Binsar Pandjaitan serta BIN untuk menjelaskan ke publik mengenai siapa sesungguhnya yang dimaksud aktor yang menunggangi dan membiayai demonstrasi menolak Undang-Undang Cipta Kerja.

Klarifikasi dari mereka, menurut ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, sangat penting supaya pemerintah tidak dianggap ikut menyebarkan hoaks, selain itu membuat sesama anggota masyarakat menjadi saling curiga.

"Tidak bagus. Karena kita harus percaya dengan pemerintah kita," kata SBY dalam channel YouTube berjudul SBY Ngobrol Santai Perkembangan Terkini.

"Saya kok nggak yakin ya kalau Pak Airlangga, Pak Luhut, atau BIN yang dimaksud itu saya. Hubungan saya dengan Pak Airlangga selama ini baik, dengan Pak Luhut juga baik, dengan BIN tidak masalah. Saya nggak yakin kalau BIN selama ini menganggap saya sebagai musuh negara, saya kira nggaklah ya," kata SBY.

SBY berharap kalau membiayai dan menunggangi demonstrasi dianggap negara sebagai sebuah kejahatan atau pelanggaran hukum dan hukum harus ditegakkan, seharusnya pelakunya diumumkan ke publik supaya tidak menjadi informasi simpang siur.

"Saya yakin kalau beliau-beliau ditanya oleh pers, oleh rakyat, mesti mau menjelaskan itu. Begitulah etika yang harus dimiliki oleh siapapun yang mengemban amanah memimpin negeri ini," kata SBY.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI