Infografis
Suara.com - Undang-Undang Cipta Kerja kembali menuai polemik, kali ini berkaitan dengan muatan istilah "orang cacat" yang tertuang dalam draf final berisikan 812 halaman.
Mengenai itu, Jaringan Penyandang Disabilitas Tolak UU Cipta Kerja mengajukan lima tuntutan.
Lima tuntutan tersebut terdapat dalam keterangan tertulis yang dikeluarkan Jaringan Penyandang Disabilitas yang turut memuat 51 nama yang terdiri dari berbagai organisasi.
Direktur Advokasi dan Jaringan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Fajri Nursyamsi dan Bahrul Fuad dari Komnas Perempuan yang namanya tercantum di dalam keterangan tertulis, membenarkan perihal pernyataan dari Jaringan Penyandang Disabilitas.
Adapun lima tuntutan dari mereka terkair keberadaan istilah "cacat" untuk merujuk penyandang disabilitas di dalam UU Cipta Kerja sebagai berikut;
- Mendesak Presiden untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) untuk membatalkan UU Cipta Kerja dalam waktu 14 hari dari hari ini.
- Meminta pertanggungjawaban kepada 9 (Sembilan) fraksi di DPR dalam bentuk penjelasan tertulis kepada publik mengenai pengabaian kelompok penyandang disabilitas dalam pembahasan dan tidak dicantumkannya UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sebagai Undang-Undang yang terkena dampak.
- Mendesak Pemerintah dan DPR untuk mempublikasikan materi-materi terkait dengan UU Cipta Kerja yang aksesibel, baik audio maupun visual, bagi penyandang disabilitas.
- Menghentikan tindakan kekerasan baik dari demonstran maupun aparat karena itu Tindakan melanggar hukum dan berpotensi menyebabkan seseorang mengalami disabilitas; dan
- Mengajak kepada seluruh elemen organisasi penyandang disabilitas disabilitas untuk Bersatu mengajukan uji materiil (Judicial Review) UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi.
Balik Zaman Orba
Fajri Nursyamsi sebelumnya mengkritisi penggunaan istilah cacat untuk merujuk penyandang disabilitas yang dimuat dalam UU Cipta Kerja. Adanya penggunaan kata "cacat" inipun menambah polemik keberadaan UU Ciptaker.
Bahkan diketahui penggunaan istilah cacat terdapat dalam draf final UU Ciptaker yang memiliki 812 halaman. Salah satu penggunaan kata cacat yang disorot ialah sebagaimana terdapat dalam halaman 297 mengenai kewajiban rumah sakit dalam Pasal 29 huruf i.
"i. menyediakan sarana dan prasarana umum yang layak antara lain sarana ibadah, parkir, ruang tunggu, sarana untuk orang cacat, wanita menyusui, anak-anak, dan lanjut usia."
Baca Juga: 70 Persen Demonstran Rusuh Anak SMK/SMA, Khofifah Kumpulkan Kepala Sekolah
Fajri mengatakan masih adanya istilah cacat dalam draf terbaru menunjukkan bahwa pembentukan UU Ciptaker telah abai terhadap upaya pemenuhan hak penyandang disabilitas di Indonesia.
