Infografis
Suara.com - Akademisi Universitas Gadjah Mada Zainal Arifin Mochtar menyebut civil disobedience (pembangkangan masyarakat untuk mematuhi UU Cipta Kerja) dapat digunakan sebagai bentuk penolakan terhadap eksistensi UU tersebut.
Menurut analis politik dan ekonomi Rustam Ibrahim di dalam masyarakat demokratis, pembangkangan masyarakat untuk mematuhi peraturan hukum dapat dibenarkan jika memenuhi dua moral justification.
Rustam mengatakan di dalam sistem demokrasi, UU adalah produk masyarakat sendiri (Presiden dan DPR dipilih oleh rakyat untuk mewakili mereka di eksekutif dan legislatif). Maka, kata dia, menjadi kewajiban moral (moral obligation) dari rakyat untuk mematuhi hukum yang dibuat oleh kedua lembaga tersebut.
Rustam mengatakan rakyat atau civil society dapat membangkang mematuhi hukum, jika: pertama, UU tersebut melanggar hak-hak warga paling dasar (HAM) termasuk hak-hak sipil (civil rights).
Baca Juga: Demo Chaos, Tengku: Kalian Polisi Bukan Tukang Pukul Rezim
Kedua, aksi pembangkangan dilakukan tanpa kekerasan (non-violence). Menurut Rustam hal itu yang dilakukan Mahatma Gandhi, Martin Luther King, dan Nelson Mandela.
"UU Ciptaker mungkin mengurangi hak-hak buruh atau hak atas lingkungan hidup, tapi tidaklah melanggar hak-hak dasar warga negara," kata Rustam.
"Ada juga kelompok-kelompok warga negara yang diuntungkan. Dan aksi-aksi demo yang dilakukan akhir-akhir ini sama sekali bukan bentuk civil disobedience, tapi civil unrest," Rustam menambahkan.
Gagasan pembangkangan sipil dilontarkan Zainal Arifin setelah terjadi penolakan dari berbagai lapisan masyarakat terhadap pengesahan UU Cipta Kerja.
"Saya menawarkan kita semua harus teriakkan bersama penolakan terhadap undang-undang ini. Pembangkangan sipil atau apalah itu bentuknya itu bisa dipikirkan, tapi maksud saya ini cara kita melihat baik-baik UU ini jangan dibiarkan begitu saja. Kalau tekanan publik kuat itu merupakan bagian dari partisipasi sipil," kata dia.
Baca Juga: Kini Bagaimana dengan Visi Indonesia Emas Jokowi?
Langkah hukum lain yang juga bisa ditempuh yaitu judicial review ke Mahkamah Konstitusi.
"UU itu selama ini berjalan membelakangi partisipasi publik. Ini merupakan legislasi yang menyebalkan setelah revisi UU KPK, revisi UU MK hingga UU Minerba," tandasnya.
