Infografis
Suara.com - Delapan orang petinggi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) ditangkap polisi dan dijerat dengan UU ITE. Menanggapi hal itu, anggota DPR Fraksi PKS Mardani Ali Sera melihat penangkapan terhadap petinggi KAMI merupakan ujian bagi demokrasi.
Terlebih penangkapan kepada delapan petinggi KAMI itu dilandasi dengan UU ITE. Di mana, kata Mardani, undang-undang tersebut memang kerap digunakan sebagai dasar untuk menangkap seseorang maupun kelompok.
"Pertama ini ujian bagi demorkasi. Semua penangkapan mesti didasari norma hukum yang tegas. Selama ini UU ITE sering dijadikan dasar penangkapan. Padahal mestinya didudukkan proporsinya sesuai dengan hak dasar kebebasan menyampaikan pendapat dan hal berserikat," kata Mardani kepada wartawan, Rabu (14/10/2020).
Mardani menyampaikan, PKS sendiri sudah menggagas agar ada revisi di dalam pasal UU ITE, khususnya pasal yang sering dijadikan dasar penangkapan atau proses hukum berbasis unggahan di media sosial.
Mardani mengajak kekuatan pro demokrasi untuk dapat menjaga kebebasan berpendapat.
"Apakah ini tes pada KAMI atau kekuatan sipil lainnya waktu yang akan menjawabnya. Untuk saat ini kekuatan pro demokrasi mesti bersatu menjaga agar iklim kebebasan berpendapat tetap terjaga," kata Mardani.
Diketahui, delapan tokoh KAMI yang ditangkap polisi itu yakni, Juliana, Devi, Wahyu Rasari Putri, Khairi Amri, Kingkin Anida, Anton Permana, Syahganda Nainggolan, dan Jumhur Hidayat. Mereka ditangkap di Medan, Jakarta, Depok, dan Tangerang Selatan.
Lima orang di antaranya sudah ditetapkan menjadi tersangka dan ditahan di rumah tahanan Bareskrim Polri. Mereka diduga melanggar Pasal 45 A ayat 2 UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang ITE dan atau Pasal 160 KUHP tentang penghasutan yang ancaman hukumannya mencapai enam tahun penjara.
Kuasa hukum Syahganda Nainggolan, Ahmad Yani, menegaskan KAMI siap untuk memberikan pendampingan dan bantuan hukum bagi para tokoh yang ditangkap polisi.
Baca Juga: 8 Tokoh KAMI Ditangkap, HNW: NKRI Bukan Negara Represi, Tapi Demokrasi
"KAMI siap untuk memberikan pendampingan, advokasi dan bantuan hukum untuk proses pemeriksaan," kata Ahmad di kantor Bareskrim Polri, Jakarta, kemarin.
