Infografis
Suara.com - Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dalam hal ini Wakil Ketua DPR Azis Syamsudin memohon maaf kepada rakyat Indonesia atas beberapa peristiwa dan kehaduhan yang belakangan menjadi polemik, khususnya menyangkut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja.
Azis yang juga mewakili sembilan fraksi di DPR meminta rakyat agar dapat percaya kepada wakil rakyat mereka di parlemen.
"Percayakan kepada kami bahwa saya berkomitmen untuk bangsa dan menegakkan aturan secara proporsional dan menegakkan itu untuk saya pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala," kata Azis dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (13/10/2020) kemarin.
Karena merasa memiliki tanggung jawab di akhirat, Azis mengaku tidak ada kepentingan apapun dari pihak DPR.
"Sehingga tidak ada interest, kepentingan pribadi, kepentingan kelompok dalam kami pimpinan DPR, pimpinan fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan dalam hal ini badan legislasi memanfaatkan kondisi tertentu untuk hal tertentu yang menguntungkan para pihak tertentu sehingga kami ucapkan terima kasih," tutur Azis.
Lebih lanjut, kata Azis, bagi masyarakat yang kontra dengan UU Ciptaker dapat menyampaikan penolakannya melalui mekanisme konstitusi, yakni uji materi atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).
"Dan bagi sahabat-sahabat dan masyarakat yang masih pro dan kontra ada mekanisme konstitusi yang dibuka oleh aturan-aturan konstitusi kita melalui mekanisme Mahkamah Konstitusi. Hal-hal ini kami sangat menghargai perbedaan-perbedaan untuk bisa dilakukan ke Mahkamah Konstitusi," kata Azis.
Bantah Selundupkan Pasal
Sebelumnya, draf Undang-Undang Cipta Kerja yang terus berubah-ubah meski telah disahkan dalam rapat paripurna memicu kekhawatiran publik yang menduga ada upaya dari DPR untuk menyelundupkan pasal. Berkaitan dengan hal itu, Wakil Ketua DPR Azis Syamsudin membantahnya.
Baca Juga: Tidak Ada Rapid Test Gratis untuk Demonstran UU Cipta Kerja di Samarinda
Azis mengatakan, DPR tidak berani melakukan penyelundupan pasal, mengingat hal itu merupakan sebuah tindak pidana. Ia bahkan sampai membawa sumpah jabatan dan menjamin tidak ada pasal selundupan di dalam draf UU Ciptaker.
