Infografis
Suara.com - Penangkapan sejumlah aktifis dan deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) sebelum digelarnya aksi penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja pada Selasa (13/10/2020), menuai sejumlah polemik.
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian pun menanggapi peristiwa penangkapan tersebut.
Menurutnya, aparat yang berwenang tidak mungkin menangkap jika tidak memiliki bukti-buki yang lengkap. Lantaran, aparat kepolisian memiliki informasi dan memiliki rekam jejak digital seseorang yang ditangkap sehingga melakukan penangkapan.
"Semua itu tidak mungkin dilakukan tanpa bukti-bukti yang solid, pasti ada alat bukti yang sudah dikumpulkan, ada informasi yang sudah diterima, ada digital forensik yang sudah dilakukan begitu," ujar Donny saat dihubungi Suara.com, Selasa (13/10/2020).
Baca Juga: Penangkapan Petinggi KAMI Berawal dari Grup WA, Polri: Kalau Dibaca Ngeri!
Karena itu, dia mengemukakan tidak mungkin aparat kepolisian melakukan salah tangkap. Apalagi, Indonesia merupakan negara hukum. Sehingga, penangkapan yang dilakukan sudah sesuai aturan dan standar prosedur hukum yang berlaku.
"Kita negara hukum semua ada prosedurnya semua ada aturan mainnya tidak mungkin asal tangkap. Semua itu pasti sudah memenuhi standar proses penegakan hukum, tidak mungkin melenceng dari itu," tutur dia.
Terkait seseorang terbukti bersalah atau tidak, Donny meminta semua pihak untuk menyerahkan perihal penangkapan deklarator KAMI kepada proses hukum. Namun jika terbukti bersalah, Donny menyebut akan ada konsekuensinya.
"Kemudian apakah mereka nanti terbukti bersalah atau tidak, ya kita ikuti saja nanti proses hukumnya seperti apa. Jadi kita serahkan kepada proses hukum, jika memang bersalah ya pasti ada konsekuensinya," katanya.
Sebelumnya, sejumlah Tokoh KAMI ditangkap dalam waktu yang berdekatan. Anton Permana ditangkap kemarin, sedangkan Syahganda Nainggolan dan Jumhur Hidayat diamankan hari ini.
Baca Juga: Empat Anggota KAMI di Medan Ditangkap, Proposal Deklarasi Jadi Barang Bukti
Sedangkan, empat tokoh KAMI lainnya ditangkap di Kota Medan, Sumatera Utara.
Belum diketahui apa alasan penangkapan terhadap Jumhur dan Anton. Sementara Syahganda diamankan dengan tuduhan menyebarkan hoaks seputar Undang-Undang Cipta Kerja.
Penangkapan terhadap tokoh KAMI oleh aparat sangat mengecewakan bagi Wakil Sekretaris Jenderal Persaudaraan Alumni 212 Novel Bamukmin.
"Tentunya kami prihatin atas penangkapan pejuang perubahan dan jelas ini adalah pengkriminalisasikan lagi terjadi kepada aktivis yang hanya berseberangan dengan penguasa," kata Novel kepada Suara.com.
