Infografis
Suara.com - Ketua DPRD Jakarta Prasetio Edi Marsudi meminta peserta unjuk rasa tidak anarkis, apalagi sengaja merusak fasilitas umum.
Sebab, kata dia, perusakan fasilitas umum juga akan merugikan masyarakat. Biaya perbaikan fasum yang dirusak berasal dari uang pembayaran pajak warga.
"Demo, unjuk rasa silakan, tapi jangan anarkis. Karena apapun juga yang dirusak itu uang dari rakyat juga. Kan sayang," kata Prasetio di gedung DPRD Jakarta, Selasa (13/10/2020).
Prasetio mengatakan sah-sah saja masyarakat dari berbagai kalangan mulai dari buruh, mahasiswa, dan organisasi kemasyarakatan demonstrasi menolak UU Cipta Kerja. Menurut dia, penyampaian aspirasi dan melaksanakan demonstrasi telah dijamin dan dilindungi konstitusi.
Baca Juga: Puluhan Remaja Mau Demo Diamankan Polres Jaksel: Mereka Cuma Ikut-ikutan
"Silakan (demo aksi tolak UU Cipta Kerja). Hak bicara masyarakat, mahasiswa atau buruh untuk berbicara, silahkan," kara Prasetio Edi.
Akibat unjuk rasa pada 8 Oktober 2020, sebanyak 45 halte Transjakarta dirusak massa.
Pemerintah harus mengeluarkan biaya sebesar Rp65 miliar untuk perbaikan 45 jalte Transjakarta yang dirusak massa dalam aksi tersebut.
"Kerugian untuk halte itu diperkirakan per hari ini Rp65 miliar," ujar Gubernur Anies Baswedan di halte Transjakarta Bundaran HI, Sabtu (10/10/2020).
Tak hanya itu ada sejumlah fasilitas umum yang dirusak massa di antaranya plang rambu lalu lintas, sejumlah pos polisi, pot tanaman di kawasan Jakpus, Bioskop Grand Theater, Gedung Kementerian ESDM, Wisma ANTARA dan Pasar Senen. [Antara]
Baca Juga: DPR Lagi Reses, yang Kerja di Baleg Rapikan UU Ciptaker Siapa Ya?
