Infografis
Suara.com - Jejaring Gerakan Rakyat menyatakan bakal terus melakukan aksi unjuk rasa hingga pemerintah membatalkan Undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).
Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) bersama jejaring gerakan rakyat lainnya bakal meningkatkan kekuatan untuk menolak UU Ciptaker yang disahkan pada 5 Oktober 2020.
Perwakilan Gebrak Nining Elitos menyatakan, tidak akan lelah berjuang melawan kekuasaan yang lebih berpihak kepada pengusaha serta cukong-cukong. Hal tersebut dibuktikan dengan kondisi rakyat yang selaku dirampas hak-haknya.
"Akumulasi amarah rakyat sipil akibat ketidakpercayaan yag selama ini tumbuh secara sembunyi-sembunyi akhirnya meledak ketika UU Ciptaker omnibus law disahkan secara terburu-buru dan menafikan azas partisipasi publik," katanya dalam konferensi pers yang digelar secara virtual, Senin (12/10/2020).
"Pada titik ini, pembangkangan sipil dibutuhkan untuk menegaskan suara kemarahan dan ketidakpercayaan rakyat," tambahnya.
Atas dasar itu juga, jaringan gerakan rakyat menyerukan kepada seluruh buruh serta masyarakat lainnya untuk turun ke jalan melakukan aksi unjuk rasa sebagai bentuk pentuntutan kepada pemerintah.
"Tetap turun aksi ke jalan untuk memberikan tekanan politik kepada rezim dan negara hingga dicabutnya UU Cipta Kerja Omnibus Law," tuturnya.
Selain itu, jejaring gerakan rakyat juga menyerukan agar membangun persatuan gerakan rakyat akar rumput nasional, menguatkan barisan perlawanan dan pembangkangan sipil yang lebih besar dan masif serta meningkatkan posisi tawar atau bargaining position di hadapan publik.
Mereka juga mengingatkan untuk tetap melakukan jejaring koordinasi, konsolidasi, dan membentuk perlawan dengan berbagai macam taktik, menyelesaikan kekhususan wilayah masing-masing untuk fokus menolak Omnibus Law sampai batal.
Baca Juga: Minta Jokowi Tangguhkan Omnibus Law, Walkot Tangerang Dituding Cari Aman
Di samping itu, jejaring gerakan rakyat juga menyerukan perlawanan atas tindakan kekerasan, intimidasi, kriminalisasi, teror dan pembungkaman kebebasan berbicara dan berserikat serta pengerahan kekuatan berlebih dalam penanganan aksi unjuk rasa langsung di kampus maupun kawasan industri terhadap rakyat sipil.
