Infografis
Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan dalam rapat terbatas Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan agar unjuk rasa penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja tidak memicu klaster baru penularan Covid-19.
"Arahan presiden perlu diingatkan ke masyarakat bahwa sekarang masih pandemi Covid sehingga kegiatan unjuk rasa tidak membawa klaster demo baru itu yang diingatkan pemerintah," ujar Airlangga usai rapat terbatas mendengarkan laporan Komite Penanganan Covid-19 dan PEN secara virtual, Senin (12/10/2020).
Pernyataan Airlangga menyusul gelombang aksi unjuk rasa yang menolak Undang-undang Cipta Kerja atau Omnibus yang masih terus berlanjut.
Karena itu, pemerintah meminta agar masyarakat tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan 3Myakni memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak.
Baca Juga: Klaim Bisa Kendalikan Corona, Jokowi Minta Daerah Lain Contek Jawa Timur
"Dalam situasi covid kita harus tetap melaksanakan apa yang disampaikan
Satgas BNPB yaitu menjaga jarak, memakai masker dan sering mencuci tangan," kata dia.
Ketua Umum Partai Golkar itu menuturkan unjuk rasa dapat berpotensi menimbulkan klaster baru Covid.
"Sekali lagi kegiatan-kegiatan demo atau unjuk rasa jangan menjadi klaster pandemi baru," katanya.
Untuk diketahui, Front Pembela Islam (FPI), Persaudaraan Alumni (PA) 212 dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama akan berunjuk rasa di depan Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (13/10/2020).
Seperti mahasiswa dan buruh, mereka turun ke jalan untuk menolak Undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).
Baca Juga: Jokowi Minta Prioritaskan 12 Daerah Penyumbang Kasus Corona, Ini Daftarnya
Ketua PA 212 Slamet Ma'arif mengatakan aksi unjuk rasa itu bakal melibatkan peserta dari seluruh Jabodetabek.
Ia memperkirakan jumlah massa yang akan hadir pun tidak dalam jumlah yang sedikit.
"Insya Allah ribuan (massa)," kata Slamet saat dikonfirmasi Suara.com, Senin (12/10/2020).
