Infografis
Suara.com - Massa dari multikalangan di berbagai daerah, mulai dari buruh, mahasiswa dan pelajar turun ke jalan menyampaikan aspirasi menolak disahkannya Undang-Undang Omnibus Law.
Salah satu yang menjadi titik tujuan massa ialah gedung wakil rakyat, DPR, Senayan, Jakarta.
Seperti rencana awal, dilaksanakannya unjuk rasa hari ini sebagai punca Cipta Kerja yang dijadwalkan 8 Oktober 2020. Namun dalam perjalanannya, para Dewan k aksi seiring agenda rapat paripurna penutupan masa sidang dan pengesahan RUUyang terhormat mendadak memajukan jadwal paripurna menjadi 5 Oktober 2020.
Meski kadung disahkan, buruh tidak kendor. Mereka tetap tegas menolak UU Cipta Kerja dengan melakukan aksi serta mogok nasional selama tiga hari yang dimulai sejak 6 Oktober kemarin.
Puncaknya--hari ini buruh turun ke jalan ke pusat-pusat pemerintahan baik di daerah maupun ibu kota, termasuk ke DPR. Tidak hanya buruh, mahasiswa dan pelajar turut aksi.
Tetapi di tengah masa aksi, baik pimpinan dan anggota DPR justru tidak berkantor di tempat. Sebagaimana putusan dalam sidang paripurna Senin (5/10), pimpinan DPR telah mengetok palu menutup masa sidang sehingga dan memulai masa reses mulai 6 Oktober sampai 8 November.
Pantauan Suara.com di Kompleks Parlemen Senayan, kondisi di dalam area DPR kosong melompong, sepi dari aktivitas. Parkiran di depan gedung kura-kura yang biasanya terparkir puluhan mobil, kini sepi lantaran reses ditambah situasi pandemi Covid-19 yang mengharuskan sebagian pegawai bekerja dari rumah (work from home).
Situasi sepi juga tampak di area dalam gedung, semisal yang terlihat di Nusantara III. Tidak banyak aktivitas di dalam, penjagaan oleh pamdal pun sebagaimana biasanya, pun begitu di area luar menuju gerbang masuk Kompleks Parlemen.
Meski dijaga aparat kepolisian, kondisi di sekitar tersebut sepi. Jalan Gatot Subroto di depan DPR menuju Slipi sama halnya, sebab polisi sudah mem-blokade jalan sehingga pergerakan mobil dari arah Jalan Gatot Subroto menuju depan DPR dialihkan ke Jalan Gerbang Pemuda.
Baca Juga: Gubernur Kalbar Sutarmidji Minta Jokowi Cabut UU Cipta Kerja
Sementara itu, menanggapi aksi ya g digelar di sekitar parlemen, Sekjen DPR Indra Iskandar mengatakan pihaknya bersedia menampung perwakilan massa aksi apabila ada aspirasi yang hendak disampaikan.
