Cek Fakta
Suara.com - Massa dari multikalangan di berbagai daerah, mulai dari buruh, mahasiswa dan pelajar turun ke jalan menyampaikan aspirasi menolak disahkannya Undang-Undang Omnibus Law.
Salah satu yang menjadi titik tujuan massa ialah gedung wakil rakyat, DPR, Senayan, Jakarta.
Seperti rencana awal, dilaksanakannya unjuk rasa hari ini sebagai punca Cipta Kerja yang dijadwalkan 8 Oktober 2020. Namun dalam perjalanannya, para Dewan k aksi seiring agenda rapat paripurna penutupan masa sidang dan pengesahan RUUyang terhormat mendadak memajukan jadwal paripurna menjadi 5 Oktober 2020.
Meski kadung disahkan, buruh tidak kendor. Mereka tetap tegas menolak UU Cipta Kerja dengan melakukan aksi serta mogok nasional selama tiga hari yang dimulai sejak 6 Oktober kemarin.
Baca Juga: Gubernur Kalbar Sutarmidji Minta Jokowi Cabut UU Cipta Kerja
Puncaknya--hari ini buruh turun ke jalan ke pusat-pusat pemerintahan baik di daerah maupun ibu kota, termasuk ke DPR. Tidak hanya buruh, mahasiswa dan pelajar turut aksi.
Tetapi di tengah masa aksi, baik pimpinan dan anggota DPR justru tidak berkantor di tempat. Sebagaimana putusan dalam sidang paripurna Senin (5/10), pimpinan DPR telah mengetok palu menutup masa sidang sehingga dan memulai masa reses mulai 6 Oktober sampai 8 November.
Pantauan Suara.com di Kompleks Parlemen Senayan, kondisi di dalam area DPR kosong melompong, sepi dari aktivitas. Parkiran di depan gedung kura-kura yang biasanya terparkir puluhan mobil, kini sepi lantaran reses ditambah situasi pandemi Covid-19 yang mengharuskan sebagian pegawai bekerja dari rumah (work from home).
Situasi sepi juga tampak di area dalam gedung, semisal yang terlihat di Nusantara III. Tidak banyak aktivitas di dalam, penjagaan oleh pamdal pun sebagaimana biasanya, pun begitu di area luar menuju gerbang masuk Kompleks Parlemen.
Meski dijaga aparat kepolisian, kondisi di sekitar tersebut sepi. Jalan Gatot Subroto di depan DPR menuju Slipi sama halnya, sebab polisi sudah mem-blokade jalan sehingga pergerakan mobil dari arah Jalan Gatot Subroto menuju depan DPR dialihkan ke Jalan Gerbang Pemuda.
Baca Juga: 8 Mobil di Kementerian ESDM Ringsek Diamuk Pendemo, Gedung Hancur
Sementara itu, menanggapi aksi ya g digelar di sekitar parlemen, Sekjen DPR Indra Iskandar mengatakan pihaknya bersedia menampung perwakilan massa aksi apabila ada aspirasi yang hendak disampaikan.
"Jadi per hari ini sebenarnya di DPR ini kalau pengunjuk rasa ingin menyampaikan aspirasi kita akan terima," kata Indra di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (8/10/2020).
Namun dikarenakan reses, Indra tidak berjanji akan memfasilitasi perwakilan massa untuk menemui pimpinan atau anggota Dewan.
"Tapi kalau ada opsi lain misalnya ingin menyampaikan langsung kepada Dewan tentu kami akan sampaikan karena ini kan hari reses sehingga keberadaan Dewan saat ini ada di dapil di konstituen," ujar Indra.
DPR Didemo
Mahasiswa pendemo UU Cipta Kerja menyatakan aktivis yang kini menjadi anggota DPR saat ini mengkhianati rakyat. Mereka dituding diam diri saat UU Cipta Kerja disahkan.
Mereka yang berseru seperti itu dari Universitas Islam Jakarta dan Kalbis Institut. Mereka demo menolak pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja di sekitaran Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (8/10/2020) sore.
Berdasarkan pantauan Suara.com sekira pukul 15.25 WIB para massa datang dari arah Jalan Asia Afrika menuju ke depan gedung DPR RI.
Namun langkah massa mahasiswa itu dihadang aparat kepolisian di Jalan Gerbang Pemuda persisnya di samping Fly Over Gerbang Pemuda.
Alasan penghadangan itu lantaran akses Jalan Gatot Subroto depan gedung parlemen itu ditutup.
Massa mahasiswa itu datang dengan beragam atribut. Mulai dari bendera merah putih hingga poster bertuliskan kalimat penolakan adanya RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Terlihat massa hanya berjumlah puluhan saja.
Adapun salah satu orator memakai pengeras suara menyampaikan bahwa RUU Omnibus Law Cipta Kerja lebih berbahaya dari pada virus corona.
Ia meminta aparat mengerti situasi saat ini lantaran aturan tersebut akan berdampak kepada mereka.
Selain itu mereka pun menyinggung para mantan aktivis yang saat ini menjadi anggota DPR RI. Mereka menyayangkan kini para mantan aktivis tak pro kepada rakyat.
"Beliau telah mengkhianati rakyat Indonesia. Mengkhianati ideologi ketika 98 beliau mengatasnamakan rakyat untuk melawan rezim diktator jenderal 32 tahun itu hanyalah bualan rekayasa," tutur orator.
Sementara aksi saling dorong dengan aparat kepolisian pun sempat terjadi.
Namun terpantau jalannya unjuk rasa ini terlihat masih kondusif.
