Infografis
Suara.com - Analis politik dari lembaga Political and Public Policy Studies Jerry Massie mempertanyakan klaim yang disampaikan Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto bahwa pemerintah sudah mengetahui siapa di balik layar demonstrasi menentang Undang-Undang Cipta Kerja.
Menurut Jerry jika memang pemerintah sudah tahu siapa yang membiayai demonstrasi -- yang sebagian besar pesertanya rela mengambil resiko di tengah pandemi corona -- mestinya diungkap ke publik.
"Kalau tahu kenapa tidak dibuka. Buka saja siapa yang menggerakkan demo. Ini demo gara-gara UU Omnibus Law Ciptaker yang disahkan DPR," kata alumnus American Global University itu kepada Suara.com, Kamis (8/10/2020).
Menurut Jerry dengan adanya gelombang demonstrasi dan mogok kerja seharusnya membuat pemerintah mencabut UU Cipta Kerja.
"Kalau tak ada bara, maka tak ada api. Itu tandanya hentikan niat anda melegalkan UU yang penuh kontroversi ini. Mana ada UU baik terus didemo," kata Jerry.
Jerry mengkritik langkah pemerintah dan DPR menyepakati RUU Cipta Kerja menjadi UU ketika banyak orang menjadi korban pemutusan hubungan kerja akibat pandemi Covid-19.
"Banyak orang kena PHK dan lapar, muncul UU yang kurang berpihak pada kaum buruh," kata Jerry.
Jerry mengingatkan bahwa sudah 18 anggota DPR yang terjangkit Covid-19.
Jerry juga mengingatkan bahwa 35 investor asing telah menulis surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo menyangkut UU Cipta kerja.
Baca Juga: Pemerintah Tahu Sponsor Demo: Mungkin HTI, Kadrun, Sunda Empire? Benar Pak?
Mereka investor global yang punya aset kelolaan sebesar 4,1 triliun dollar AS, di antaranya, Aviva Investor, Legal & General Investment Management, Chruc of England Pensions Board, Robevo, dan Sumitomo Mitsui Trust Assets Management (Kompas TV). Dalam surat itu, para investor menyatakan khawatir UU Cipta Kerja akan merusak kondisi lingkungan, sosial, dan pemerintahan.
