Infografis
Suara.com - Awal Januari 2020, media-media nasional mengangkat topik berita seputar permintaan Presiden Joko Widodo kepada DPR agar omnibus law rancangan undang-undang dapat diselesaikan dalam waktu 100 hari.
Tetapi menurut salah satu anggota badan legislasi DPR dalam sebuah diskusi pada bulan itu, RUU tersebut -- terutama Cipta Kerja -- bisa diselesaikan lebih cepat: dua bulan, asalkan dapat tercapai kesamaan pandangan antara tiga pihak yaitu pemerintah, dunia usaha, dan buruh. Diusulkan kepada pemerintah supaya bikin diskusi-diskusi tentang masalah tenaga kerja ini supaya dapat diselesaikan sesuai target.
Pemberitaan tersebut kembali diungkit Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Tengku Zulkarnain dengan menjadikannya parodi untuk mengkritik keadaan sekarang, dimana UU Cipta Kerja, meskipun ditolak buruh, tetap disahkan DPR.
"Presiden minta omnibus law selesai dalam 100 hari. Badan legislasi DPR: "2 bulan bisa (selesai)." Begitu selesai DPR langsung reses, menghilang dari gedung DPR. Siapakah yang layak dimintai pertanggungjawaban? Buzzers: "Anies dan Cendana..." Hoaaam..." kata Tengku. (baca juga: 9 Pasal yang Dinilai Rugikan Pekerja)
Beberapa foto lautan demonstran, Rabu (7/10/2020), penentang UU Cipta Kerja diunggah Tengku ke timeline Twitter-nya dan kemudian dia melancarkan kritik lagi dengan sebuah pertanyaan pedas, "apakah kira-kira ada di dalam kerumunan pendemo ini anak taipan dan konglomerat serta para pengusaha raksasa yang ikut...? Monggo..."
Tengku mengatakan dapat memahami kenapa buruh mogok kerja dan tetap turun ke jalanan bersama dengan kawan-kawan dari berbagai elemen untuk menyuarakan aspirasi, walaupun sekarang keadaan pandemi Covid-19.
"Kenapa buruh nekat demo seperti ini di tengah pandemi Covid-19? Karena nasib dan nyawa anak cucu ke depan lebih dirasa berharga dari nyawa sendiri," kata Tengku.
"Buruh bisa berpikir begitu, masak para anggota DPR RI tidak sampai berpikir begitu? Mau demo pakai Zoom nanti ada tangan gratil. Tung..." kata Tengku.
Tengku juga menyindir insiden mikrofon dimatikan pimpinan dewan ketika anggota Fraksi Partai Demokrat Irwan Fecho sedang menyampaikan interupsi dalam rapat paripurna pengesahan omnibus law RUU Cipta Kerja, Senin (5/10/2020), sore.
Baca Juga: Tolak Omnibus Law Cipta Kerja, Ribuan Mahasiswa Geruduk Istana Hari Ini
Sementara dalam pandangan pegiat media sosial Denny Siregar, demonstrasi buruh tersebut tidak memberikan keuntungan kepada mereka.
