Infografis
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi mendorong upaya perbaikan Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap atau Samsat Jakarta Utara dan Jakarta Pusat. Hal itu diminta KPK setelah mendatangi langsung kedua lokasi dengan didampingi Pemerintah Daerah DKI Jakarta, pada Rabu (7/10/2020).
“KPK menggandeng Pemda DKI Jakarta untuk bersinergi dalam perbaikan tata kelola pemerintahan. Kami mendorong perbaikan layanan publik, termasuk penataan pengelolaan tiap mata pajak,” kata Kepala Satgas Koordinasi Pencegahan Wilayah III KPK, Dwi Aprilia Linda, Rabu (7/10/2020).
Linda pun meyakini dengan penataan layanan publik pada saatnya meningkatkan efisiensi pengelolaan dan kenaikan potensi penerimaan keuangan daerah. Apalagi, terkait layanan di Samsat Jakarta Utara dan Pusat, pantauan KPK ada beberapa hal yang perlu dibenahi.
"Seperti antrian panjang, tata kelola dokumen, dan sistem teknologi informasi yang sudah ketinggalan zaman," ujar Linda.
Linda menyebut berdasarkan hasil telaah Lembaga Survei Populi Center 2019, secara umum penduduk DKI Jakarta belum sepenuhnya puas terhadap layanan publik di wilayahnya. Tingkat kepuasan masyarakat atas layanan publik Pemda DKI Jakarta masih relatif rendah, yakni 47,8 persen.
“Oleh karenanya, perbaikan layanan publik perlu menjadi bagian dari fokus kerja Gubernur DKI Jakarta. Masyarakat yang datang ke Kantor Samsat untuk membayar pajak seharusnya dilayani dengan baik. Ini konsen KPK untuk membenahi layanan publik,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Bapenda DKI Jakarta, Mohammad Tsani Annafari, tak menampik masih ada kekurangan dalam pengelolaan layanan publik di Samsat Jakarta Utara dan Pusat.
Maka itu, Tsani akan mendorong pihaknya melakukan perbaikan dengan mengupayakan terobosan-terobosan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan aktual yang muncul.
Tsani mengaku juga telah meminta jajaran pengelola Samsat Jakarta Utara dan Pusat menyampaikan masalah apa saja yang muncul dalam menjalankan layanan publiknya.
Baca Juga: Cegah Hukuman Koruptor Dipotong, KPK Akan Sambangi Mahkamah Agung
“Saya melihat kenyataan butuh waktu untuk membenahi. Tetapi kita harus melakukan terobosan. Ada rata-rata sekitar 2.000 kunjungan ke Samsat per hari. Kita harus mencari jalan keluar dan harus dibuatkan peta jalan (roadmap) pembenahan masalahnya. Saya senang bila aparat melaporkan masalah ke saya, dan saya ingin bersama-sama menyelesaikannya,” ujar Tsani.
