Langkah Ini Diprediksi Dilakukan Jokowi Usai Didemo Terus

Suara.com - Gerakan massa untuk menolak Undang-Undang Cipta Kerja yang berlangsung hingga sore ini dinilai politikus Partai Demokrat Andi Arief betul-betul mencengangkan.

Andi Arief menilai gerakan buruh dan sejumlah elemen masyarakat di sejumlah tempat, hari ini, mengejutkan karena tetap dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19.

"Gerakan masa soal omnibus law cukup mengagetkan. Karena di saat masa pandemi. Ternyata rakyat mempertimbangkan mengorbankan dirinya dari bahaya Covid, ketimbang hak-haknya kemudian akan terganggu," kata Andi Arief.

Sebelum itu, kolega Andi Arief di Partai Demokrat, Rachland Nashidik, mengatakan Presiden Joko Widodo mesti bertanggungjawab jika terjadi apa-apa dengan buruh dan mahasiswa jika mereka tetap turun ke jalan untuk menentang UU Cipta Kerja di tengah pandemi.

Baca Juga: Demo, Buruh Bawa Poster "DPR Nonton Porno Saja daripada Sidang Paripurna"

"Pak Jokowi, bila hari ini buruh dan mahasiswa turun ke jalan, dengan resiko terpapar Covid-19 atau cidera akibat bentrok dengan aparat, itu semua salah anda," kata Rachland Nashidik.

Menurut Rachland Nashidik, buruh dan mahasiswa tidak akan mengambil resiko demonstrasi di tengah pandemi seandainya UU Cipta Kerja tak disetujui pemerintah.

"Anda yang mengirim mereka ke jalan -- satu-satunya jalan untuk merebut kembali hak-hak yang dirampas UU Ciptaker," kata Rachland Nashidik.

"Anda pemimpin macam apa? Menyuruh rakyat memilih turun ke jalan dengan resiko terpapar Covid-19, atau diam di rumah menonton penghidupan yang lebih baik hilang?" Rachland Nashidik menambahkan.

Apa yang bakal dilakukan Presiden Joko Widodo setelah terjadi gelombang protes dan mogok kerja diprediksi oleh politikus Partai Demokrat Jansen Sitindaon. 

Baca Juga: Aksi Mahasiswa Kalimantan Timur, UU Cipta Kerja Lambang Matinya Demokrasi

"Melihat penolakan publik kita lihat apa yang akan dilakukan Pak Jokowi. Paling memilih tidak tandatangan untuk memberi kesan tak setuju. Padahal semua tahu usul UU ini dari beliau. Dan tidak ditekenpun UU tetap berlaku. Yang tersisa tinggal janji keluarkan Perppu. Mari kita lihat," katanya.

Wakil Ketua MPR dari Fraksi Demokrat Syarief Hasan meminta pemerintah mengevaluasi UU Cipta Kerja karena semakin meluasnya penolakan dari buruh, mahasiswa, dan elemen masyarakat lainnya, ditambah respons negatif dari investor global terkait RUU yang telah disetujui DPR pada Senin (5/10/2020).

"Jangan hanya mempertimbangkan korporasi besar, tetapi juga lindungi rakyat dan lingkungan untuk anak cucu kita yang akan datang," kata Syarief dalam keterangan pers.

Dia menyoroti alasan pemerintah dan beberapa fraksi di DPR yang menyetujui RUU Cipta Kerja menjadi UU karena tidak hanya rakyat dan buruh yang menolak, berbagai lembaga investor global pun menyatakan keprihatinannya.

Menurut dia, dilansir dari Reuters pada Selasa (6/10/2020), 35 investor global mengungkapkan keprihatinan mereka lewat sebuah surat terbuka yang ditujukan kepada Pemerintah Indonesia.

Sebanyak 35 investor yang prihatin tersebut merupakan investor yang mengelola dana hingga US$ 4,1 Triliun, di dalamnya, terdapat lembaga investasi Aviva Investors, Robeco, Legal & General Investment Management, Church of England Pensions Board, hingga Sumitomo Mitsui Trust Asset Management yang telah mendunia.

Syarief menilai keprihatinan para investor global dengan potensi negatif dari RUU Cipta Kerja menunjukkan pemerintah kurang memahami tentang iklim investasi di Indonesia.

"Selama ini pemerintah selalu mengatasnamakan investasi untuk mengesahkan RUU Cipta Kerja, padahal investor global juga telah menolak. Jadi, UU Cipta Kerja ini diperuntukkan kepada siapa," ujarnya.

Dia menyarankan agar Pemerintah lebih bijak dalam melihat persoalan RUU Cipta Kerja, saat ini bisa dilihat demonstrasi terjadi dimana-mana dan pemerintah belum mampu membendungnya.

Menurut dia, RUU Cipta Kerja yang disetujui dengan cara tidak benar, malah akan menimbulkan polemik baru yang kontraproduktif dengan langkah pemerintah dalam upaya menanggulangi dampak kesehatan dan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR dari Fraksi Golkar Azis Syamsuddin meminta masyarakat tidak terprovokasi hoaks di media sosial terkait poin-poin penting yang ada dalam UU Cipta Kerja.

Dia meminta masyarakat dapat membaca secara utuh dan tidak terpengaruh hoaks di media sosial yang disebarkan dan dibuat secara sengaja oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

"Saya minta masyarakat dapat menyaring dan melakukan kroscek terlebih dahulu terhadap informasi yang beredar. Hal itu agar informasi yang masuk tidak membuat kita mudah terhasut dengan informasi yang bohong atau hoaks," kata Azis Syamsuddin.

Dia meminta aparat kepolisian dapat mengungkap pelaku penyebaran hoaks tersebut dan membuka motifnya. Azis mengajak seluruh elemen masyarakat dapat bijak dalam menggunakan media sosial.

UU Cipta Kerja didukung oleh tujuh fraksi di DPR, hanya Demokrat dan PKS yang menolak.