Infografis
Suara.com - Gerakan massa untuk menolak Undang-Undang Cipta Kerja yang berlangsung hingga sore ini dinilai politikus Partai Demokrat Andi Arief betul-betul mencengangkan.
Andi Arief menilai gerakan buruh dan sejumlah elemen masyarakat di sejumlah tempat, hari ini, mengejutkan karena tetap dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19.
"Gerakan masa soal omnibus law cukup mengagetkan. Karena di saat masa pandemi. Ternyata rakyat mempertimbangkan mengorbankan dirinya dari bahaya Covid, ketimbang hak-haknya kemudian akan terganggu," kata Andi Arief.
![Ratusan buruh melakukan longmarch ke Gedung DPR dengan melintasi Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat, Rabu (7/10/2020). [Suara.com/Irfan Maulana]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2020/10/07/80276-demo-buruh-di-daan-mogot.jpg)
Sebelum itu, kolega Andi Arief di Partai Demokrat, Rachland Nashidik, mengatakan Presiden Joko Widodo mesti bertanggungjawab jika terjadi apa-apa dengan buruh dan mahasiswa jika mereka tetap turun ke jalan untuk menentang UU Cipta Kerja di tengah pandemi.
"Pak Jokowi, bila hari ini buruh dan mahasiswa turun ke jalan, dengan resiko terpapar Covid-19 atau cidera akibat bentrok dengan aparat, itu semua salah anda," kata Rachland Nashidik.
Menurut Rachland Nashidik, buruh dan mahasiswa tidak akan mengambil resiko demonstrasi di tengah pandemi seandainya UU Cipta Kerja tak disetujui pemerintah.
"Anda yang mengirim mereka ke jalan -- satu-satunya jalan untuk merebut kembali hak-hak yang dirampas UU Ciptaker," kata Rachland Nashidik.
![Aksi unjuk rasa mahasiswa Universitas Islam Riau (UIR) memprotes UU Cilaka di depan gedung DPRD Riau, Rabu (7/10/2020). [Suara.com/Satria Kurnia]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2020/10/07/18577-demo-mahasiswa-di-riau.jpg)
"Anda pemimpin macam apa? Menyuruh rakyat memilih turun ke jalan dengan resiko terpapar Covid-19, atau diam di rumah menonton penghidupan yang lebih baik hilang?" Rachland Nashidik menambahkan.
Apa yang bakal dilakukan Presiden Joko Widodo setelah terjadi gelombang protes dan mogok kerja diprediksi oleh politikus Partai Demokrat Jansen Sitindaon.
Baca Juga: Demo, Buruh Bawa Poster "DPR Nonton Porno Saja daripada Sidang Paripurna"
"Melihat penolakan publik kita lihat apa yang akan dilakukan Pak Jokowi. Paling memilih tidak tandatangan untuk memberi kesan tak setuju. Padahal semua tahu usul UU ini dari beliau. Dan tidak ditekenpun UU tetap berlaku. Yang tersisa tinggal janji keluarkan Perppu. Mari kita lihat," katanya.
