2. Wacana 'Impor' Guru Asing
Wacana 'impor' guru asing ini disampaikan Puan saat dirinya masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) pada tahun 2019.
Saat itu, dirinya menyebut akan mengimpor guru dari luar negeri untuk mengajar di Indonesia. Selain itu, Puan juga berpendapat bahwa saat ini Indonesia sudah bekerja sama dengan sejumlah negara terkait realisasi wacana tersebut, salah satunya Jerman.
Wacana tersebut langsung menuai kritik dari publik tak terkecuali para tenaga pendidik. Mengetahui bahwa ucapannya menimbulkan kehebohan, 3 hari kemudian, Puan lantas meralat omongannya.
Ia membantah pemerintah akan mengimpor guru asing. Menurutnya, wacana tersebut dimaksudkan bahwa pemerintah akan mengundang guru-guru dari luar negeri untuk melatih tenaga pengajar di Indonesia sekaligus mendidik siswa dalam negeri sebagai langkah meningkatkan kualitas pendidikan dan guru di Indonesia.
3. Meminta Masyarakat Sumatera Barat Mendukung Negara Pancasila
September 2020, Ketua DPR RI Puan Maharani dipolisikan oleh Persatuan Pemuda Mahasiswa Minang atau PPMM karena dinilai telah menyinggung perasaan masyarakat Minang terkait pernyataannya yang meminta masyarakat Sumatera Barat untuk menjadi provinsi yang mendukung negara Pancasila.
Menurut pelapor, kalimat yang dilontarkan oleh Puan tersebut tanpa langsung mengindikasikan bahwa Puan meragukan nilai-nilai Pancasila pada masyarakat Minang.

Padahal menurut pelapor, masyarakat Minang punya andil besar dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto menjelaskan maksud pernyataan Puan yang berharap Sumbar mendukung negara Pancasila.
Baca Juga: Profil Irwan Demokrat, Anggota DPR yang Mikrofonnya Dimatikan
Pernyataan kontroversi yang dilontarkan oleh Puan Maharani saat mengumumkan rekomendasi partai untuk pemilihan gubernur Sumatera Barat dari rumah Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat.