Dipolisikan karena Kursi Kosong Terawan, Najwa Shihab Siap Diperiksa

Selasa, 06 Oktober 2020 | 20:05 WIB
Dipolisikan karena Kursi Kosong Terawan, Najwa Shihab Siap Diperiksa
Najwa Shihab. (instagram.com/najwashihab)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Presenter Najwa SHihab angkat bicara mengenai pelaporan tayangan wawancara kursi kosong Terawan beberapa waktu lalu. Najwa Shihab menegaskan ia siap untuk diperiksa oleh polisi.

Hal itu disampaikan oleh Nana, panggilan akrab Najwa Shihab, melalui akun Instagram miliknya.

"Jika memang ada keperluan pemeriksaan, tentu saya siap memberikan keterangan di institusi resmi yang mempunyai kewenangan untuk itu," ujar Nana seperti dikutip Suara.com, Selasa (6/10/2020).

Nana mengaku baru mengetahui dirinya dilaporkan ke polisi setelah ada pemberitaan dari awak media.

Baca Juga: Najwa Dilaporkan ke Polisi, Yunarto ke Jokowi: Relawannya Pangkopkamtib!

Ia juga mengakui belum persis mengetahui dasar pelaporan hingga pasal yang dituduhkan terhadapnya.

Najwa Shihab angkat bicara soal dirinya dipolisikan (IG/najwashihab)
Najwa Shihab angkat bicara soal dirinya dipolisikan (IG/najwashihab)

Dalam unggahannya, Nana menjelaskan alasan ia menayangkan sesi wawancara kursi kosong yang seharusnya diisi oleh Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.

"Tayangan kursi kosong diniatkan mengundang pejabat publik menjelaskan kebijakan-kebijakannya terkait penanganan pandemi," tuturnya.

Penjelasan tersebut tak harus disampaikan di Mata Najwa, melainkan bisa dimanapun. Meski demikian, saat kasus Covid-19 kian meningkat, Terawan justru menghilang dari peredaran.

Terlebih, dari waktu ke waktu, makin banyak pihak yang bertanya ihwal kehadiran dan proporsi Menteri Kesehatan dalam penanganan pandemi.

Baca Juga: Relawan Jokowi Polisikan Najwa: Ikan Hiu Makan Tomat, Heran You Orba Amat

"Faktor-faktor itulah yang mendorong saya membuat tayangan yang muncul di kanal Youtube dan media sosial Narasi," ungkap Nana.

Menurut Nana, media massa yang bertugas sebagai 'anjing penjaga' wajib memberikan ruang untuk mendiskusikan dan mengawasi kebijakan publik.

Pertanyaan yang dilontarkan oleh Nana dalam acara wawancara kursi kosong juga ia dapat dari publik, mulai dari ahli atau lembaga yang fokus menangani pandemi hingga warga biasa.

"Itu semua adalah usaha memerankan fungsi media sesuai UU pers, yaitu 'mengembangkan pendapat umum' dan 'melakukan engawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum'" papar Nana.

Najwa Shihab wawancarai kursi kosong Menkes Terawan (YouTube/MataNajwa)
Najwa Shihab wawancarai kursi kosong Menkes Terawan (YouTube/MataNajwa)

Nana mengakui, wawancara kursi kosong memang belum pernah dilakukan di Indonesia.

Meski demikian, mewawancarai kursi kosong merupakan hal yang lazim dilakukan di berbagai negara yang memiliki sejarah kemerdekaan pers cukup panjang.

"Di Amerika sudah dilakukan bahkan sejak tahun 2012, di antaranya oleh Piers Morgan di CNN dan Lawrence O’Donnell di MSNBC’s dalam program Last Word," ungkapnya.

Selain itu, wawancara kursi kosong juga pernah terjadi di Inggris pada 2019 lalu. Kala itu Andrew Neil, wartawan BBC, menghadirkan kursi kosong yang sedianya diisi Boris Johnson, calon Perdana Menteri Inggris, yang kerap menolak undangan BBC.

Hal serupa juga dilakukan Kay Burley di Sky News ketika Ketua Partai Konservatif James Cleverly tidak hadir dalam acara yang dipandunya.

Untuk diketahui, kelompok Relawan Jokowi tersebut melaporkan Najwa Shihab yang dinilai telah merundung Menkes Terawan. Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua Umum Relawan Jokowi Bersatu, Silvia Devi Sombarto.

"Kejadian wawancara kursi kosong Najwa Shihab melukai hati kami sebagai pembela presiden, karena Menkes Terawan adalah representasi dari Presiden Joko Widodo dan saatnya kami relawan bersuara karena kami takutkan kejadian Najwa Shihab akan berulang," jelasnya.

Silvia juga mengaku bahwa apa yang dilakukan oleh pihaknya tersebut tidak diketahui oleh Menkes Terawan. Ia berdalih bahwa laporan itu dibuat atas dorongan mandiri selaku relawan Jokowi.

"Menteri ini adalah representasi dari Jokowi dan Presiden Jokowi adalah kami relawannya. Jadi apapun yang terjadi dengan presiden dan pembantunya ya kami harus bersuara," tutur Silvia.

Lebih lanjut lagi, dalam usaha pelaporannya pihak Silvia menyertakan sejumlah bukti berupa rekaman video.

"Video dari YouTube, otomatis, tapi ada beberapa hal yang mungkin bisa menjadi bahan pertimbangan di dalam sana nanti," imbuhnya.

Laporan Relawan Jokowi Bersatu tersebut telah diterima leh pihak Polda Metro Jaya. Namun, Polda Metro Jaya menolak laporan Relawan Jokowi Bersatu tersebut.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI