Mendagri Tito Minta Masalah e-KTP Beres Sebelum Nyoblos: Jangan Ada Keluhan

Selasa, 06 Oktober 2020 | 17:18 WIB
Mendagri Tito Minta Masalah e-KTP Beres Sebelum Nyoblos: Jangan Ada Keluhan
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian. (Foto dok. Kemendagri)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menginginkan agar seluruh pemilih yang memiliki hak suara dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 sebisa mungkin telah mengantongi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Apalagi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menggelontorkan anggaran untuk pengadaan blanko pada 2020.

Dari data yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) perekaman KTP sudah mencapai 98 persen di tingkat nasional.

Data tersebut bakal digunakan oleh penyelenggara pemilu untuk menentukan para warga yang masuk kepada daftar pemilih.

Tito meminta Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Zudan Arif Fakhrulloh untuk menggenjot pembuatan e-KTP untuk para pemilih.

Baca Juga: Akui Banyak Pelanggaran Sistem e-KTP, Tito Mau Perbaiki Moral Anak Buahnya

"Untuk itu pak Dukcapil dan seluruh kepala dinas ini betul-betul menggenjot maksimal sebelum hari pemungutan suara, setiap pemimpin sudah memiliki e-KTP, memiliiki KTP-nya," kata Tito saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Nasional Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020 yang disiarkan melalui YouTube, Selasa (6/10/2020).

Apalagi Tito mengungkapkan Kemenkeu telah menggelontorkan anggaran untuk pemenuhan penyediaan blanko di 2020. Sehingga menurutnya tidak perlu lagi ada masalah kekurangan blanko.

Meski demikian, mantan Kapolri tersebut memaklumi adanya penggunakan surat keterangan (suket) sebagai pengganti KTP-e oleh pemilih yang baru menginjak usia 17 tahun. Namun di luar itu, Tito tetap meminta agar penggunaan suket harus diminimalisir pada saat hari pencoblosan suara.

Selain itu, Tito juga meminta pemerintah daerah untuk serius merekap kebutuhan blanko di wilayahnya. Supaya permintaan blanko e-KTP bisa dipenuhi sesuai dengan kapasitas anggaran yang sudah tersedia.

"Jangan sampai banyak sekali keluhan dari daerah-daerah KPUD dan lain-lain. Pemilihnya banyak sekali yang menggunakan surat keterangan," ujarnya.

Baca Juga: Viral Konser Paslon Pilkada Bikin Kerumunan, PA 212: Kacau Ini Negara!

"Saya minta menjadi perhatian betul ini menyangkut sistem demokrasi kita, jangan sampai nanti mereka yang memiliki hak pilih kehilangan hak pilih karena tidak memiliki identitas diri."

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI