Puan Matikan Mik Dewan di Rapat RUU Ciptaker, Demokrat: This Is Democracy?

Selasa, 06 Oktober 2020 | 12:14 WIB
Puan Matikan Mik Dewan di Rapat RUU Ciptaker, Demokrat: This Is Democracy?
Tangkap layar cuitan Wasekjen Demokrat Imelda Sari terkait video Puan Maharani matikan mik anggota dewan saat rapat pengesahan RUU Cipta Kerja di DPR. (Twitter).
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Demokrat Walk Out

Proses pengesahan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja di dalam rapat paripurna DPR RI, Senin kemarin sempat diwarnai ketegangan. Kali ini, perdebatan lebih riuh lantaran diselingi dengan teriakan para wakil rakyat.

Keriuhan itu bahkan membuat Fraksi Partai Demorkat walk out dari paripurna. Adapun keriuhan terjadi usai sembilan fraksi menyampaikan pandangan mereka terhadap RUU Cipta Kerja.

Adapun perdebatan terjadi saat Fraksi Partai Demokrat meminta kembali untuk menyampaikan pendapat mereka. Anggota Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman dalam interupsinya meminta waktu satu menit. Tetapi hal itu tidak mendapat persetujuan.

Pantauan Suara.com di ruang rapat, Benny yang duduk di barisan depan bahkan sampai berdiri saat menyampaikan interupsi. Saat yang sama, anggota dari fraksi lainnnya melakukan protes dengan berteriak.

"Benny duduk, Benny duduk!" seru anggota di barisan belakang, Senin.

Sementara itu, dalam kondisi masih berdebat, Azis yang menolak memberikan waktu kepada Fraksi Partai Demokrat justru mempersilakan Menko Perekonomian Ailangga sebagai perwakilan pemerintah untuk menyampaikam pandangannya terhadap RUU Cipta Kerja.

Mendengar Azis memberikan waktu kepada Airlangga di tengah perdebatan, Benny K Harman kemudian menyatakan Fraksi Partai Demokrat walk out.

"Kalau demikian kami Fraksi Demokrat menyatakan walk out dan tidak bertanggung jawab," kata Benny. Suara Benny pun juga terpotong setengah karena mikrofon mendadak mati.

Baca Juga: UU Cipta Kerja Sah, Amnesty: Potensi Lahirnya Krisis HAM Baru

Situasi tegang dalam proses pengesahan RUU Cipta Kerja berawal dari Fraksi Partai Demokrat yang ingin menyampaikan pandangannya terhadap Omnibus Law tersebut di forum rapat paripurna.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI