Infografis
Suara.com - Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja disahkan DPR RI dan pemerintah dalam rapat paripurna yang diselenggarakan pada Senin (5/10/2020) malam.
Amnesty International Indonesia menganggap UU Ciptaker berpotensi menjadi permulaan krisis hak asasi manusia (HAM).
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid mengatakan pengesahan RUU Cipta Kerja itu memperlihatkan kurangnya komitmen pemerintah dan DPR RI menegakkan HAM. Sebab, DPR RI dan pemerintah justru menutup telinga terhadap pihak-pihak yang tidak setuju dengan substansi UU Ciptaker.
"Anggota dewan dan pemerintah, nampaknya, lebih memilih untuk mendengar kelompok kecil yang diuntungkan oleh aturan ini. Sementara hak jutaan pekerja kini terancam," kata Hamid dalam keterangan tertulisnya, Selasa (6/10/2020).
Baca Juga: Pengesahan Banjir Kecaman, Begini Cara Baca UU Cipta Kerja
Menurut Hamid, seharusnya serikat pekerja dan kelompok masyarakat sipil itu dilibatkan secara terus menerus dalam pembahasan UU Ciptaker sedari awal. Karena, mereka lah yang bakal menanggung dampak dari pengesahan UU Ciptaker.
Pengesahan UU Ciptaker justru akan memberikan lebih banyak ruang bagi perusahaan dan korporasi untuk mengeksploitasi tenaga kerja dan akan berujung kepada kurangnya kepatuhan pengusaha terhadap upah minimum menurut undang-undang.
"Belum lagi, perusahaan tidak lagi berkewajiban mengangkat pekerja kontrak menjadi pegawai tetap. Aturan seperti ini berpotensi menyebabkan perlakuan tidak adil bagi para pekerja karena mereka akan terus-menerus menjadi pegawai tidak tetap," ujarnya.
Dengan demikian, Amnesty International Indonesa mendesak anggota DPR RI untuk merevisi aturan-aturan bermasalah dalam UU Ciptaker. HAM tetap harus menjadi prioritas di dalam setiap pengambilan keputusan.
Di samping itu, pemerintah juga harus memberikan perlindungan dan menjamin kebebasan berpendapat dan berekspresi dari mereka yang dirugikan atas pengesahan UU Ciptaker.
Baca Juga: UMR Makin Kecil hingga Buruh Mudah di-PHK, Poin Demokrat Tolak UU Ciptaker
"Pandemi Covid-19, lagi-lagi, tidak boleh dijadikan alasan untuk melindungi hak mereka karena bersuara adalah satu-satunya jalan untuk didengar bagi mereka yang haknya dirampas," ujarnya.
"Jangan sampai pengesahan ini menjadi awal krisis hak asasi manusia baru, di mana mereka yang menentang kebijakan baru dibungkam."
