Infografis
Suara.com - Sejumlah politikus Partai Demokrat bersuara lantang di media sosial untuk menentang Undang-Undang Cipta Kerja yang baru disahkan DPR pada Senin (6/10/2020), sore.
Di tengah protes yang sampaikan politikus Partai Demokrat, politikus Ruhut Sitompul memberikan nasihat kepada mereka. Ruhut merupakan mantan politikus Partai Demokrat yang kini menyeberang ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
Dia menasihati yuniornya di Partai Demokrat untuk tetap fokus berbenah diri supaya tak ketinggalan kereta di pemilu 2024.
"Nggak salah nih kader Partai Demokrat RUU Cipta Kerja langkah mundur. Melihat pernyataan-pernyataan kader partai yang pernah aku besarkan akhir-akhir ini hati-hati harus eling atau ingat surveinya sudah makin melorot ayo cepat berbenah kalau mau lolos ke Senayan 2024," kata Ruhut.
Baca Juga: Ini Pasal Kontroversial UU Cipta Kerja
Salah satu politikus Partai Demokrat yang bersuara lantang di media sosial adalah Andi Arief. Sebelum UU Cipta Kerja disahkan, dia mengkritik anggota Fraksi PDI Perjuangan di DPR yang mendukung penuh.
"Omnibus Law ini dibaca nggak ya sama kawan-kawan PDIP. Harusnya yang pertama menolak karena merasa memiliki keadilan sosial Soekarno ya kawan-kawan itu. Kecuali pimpinannnya ada yang keblinger, gak ada syarat-syarat sedikitpun PDIP menerima RUU itu," katanya.
Menurut Andi Arief ketika itu, kalau RUU Cipta Kerja sampai disahkan akan berpotensi mengubah dasar dan kesepakatan serta nafas bernegara dalam hal ekonomi politik. "Ekonomi akan jadi kapitalisme vulgar, politik akan kembali centralisasi, etatisme," katanya.
Demikian pula Jansen Sitindaon tak kalah garang bersuara di media sosial. Dia katakan, "melihat isinya omnibus ini hanya permulaan saja. Menjalankannya pasti ditindaklanjuti dengan tindakan "anti demokrasi" dan pelucutan beberapa hal dalam rule of law. Karena hanya dengan itu dia bisa berjalan di era hari ini utk membungkam rakyat dan pihak-pihak yang dirugikan. Demokrat tolak omnibus!" katanya.
Sehabis itu, Jansen mengatakan bahwa darah kapitalisme itu yang kuat memakan yang lemah. Menurut dia harusnya negara hadir menjaga yang lemah agar tidak dimakan lebih dalam.
Baca Juga: Heboh Surat Batal Mogok Nasional, KSPI: Upaya Lemahkan Aksi Buruh
"Karena capital tak pernah ramah dengan orang susah. Ini malah melegalkannya. Pikiran dasar pendiri bangsa ini keadilan sosial. Omnibus ini telah menyimpangi itu dengan vulgar," katanya.
Hingga rapat paripurna selesai dan RUU sah dijadikan UU, Fraksi Demokrat dan Fraksi PKS menolak. Sementara tujuh fraksi mendukung.
Menurut Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, RUU Cipta Kerja tidak ada urgensinya.
“Kita harus fokus pada penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi. RUU Ciptaker juga sangat dipaksakan, berat sebelah, dan banyak pasal yang merugikan kaum buruh dan pekerja kita yang jumlahnya besar sekali. Selain itu, RUU tersebut juga berbahaya. Nampak sekali bahwa ekonomi Pancasila akan bergeser menjadi terlalu kapitalistik dan neo-liberalistik. Tentu, menjadi jauh dari prinsip-prinsip keadilan sosial. Alih-alih berupaya untuk menciptakan lapangan kerja secara luas, RUU tersebut berpotensi menciptakan banyak sekali masalah lainnya,” kata Agus Harimurti Yudhoyono dalam pernyataan tertulis sesaat sebelum RUU disahkan jadi UU.
