Infografis
Suara.com - Polemik RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang sudah disahkan oleh DPR dan pemerintah, Senin (05/10/2020), berbuntut kekecewaan rakyat hingga membuat teriakan mosi tidak percaya menggema.
Pasalnya DPR selama ini dinilai telah menutup telinga terhadap aspirasi rakyat yang mengkritisi muatan RUU Omnibus Law.
Menurut Ketua Dewan Nasional Konsorsium Pembaruan Agraria/KPA, Iwan Nurdin, Omnibus Law bertentangan dengan konstitusi dan berpotensi melanggar HAM.
“Omnibus Law atau RUU Cipta Kerja telah menempatkan tanah dan sumber daya alam sebagai barang komersil yang ditawarkan melulu kepada investor, bahkan dengan cara-cara yang bertentangan dengan UUD 1945, UU Pokok Agraria (UUPA) dan berpotensi melanggar HAM”, terang Iwan dikutip dari komnasham.go.id.
Lebih lanjut Iwan mewanti-wanti bahayanya Omnibus Law tersebut di bidang agraria yang nantinya bakal merugikan petani.
"Salah satu yang berbahaya adalah RUU ini secara terang-terangan ingin merubah UUPA No. 5/1960 dengan perubahan fundamental terhadap hak pengelolaan dan bank tanah yang berimplikasi pada semakin besarnya liberalisasi agraria," ujarnya.
Apa yang disampaikan Iwan di atas, sejalan dengan pandangan Politikus Partai Gelora, Fahri Hamzah.
Melalui akun Twitternya @Fahrihamzah, ia memberi tanggapan pedas terkait pengesahan RUU Omnibus Law.
"Ane gak yakin investor datang. Investor yang bener itu yang komit dengan HAM dan lingkungan," buka Fahri, Selasa (06/10/2020).
Baca Juga: 6 Pasal Kontroversial dalam UU Cipta Kerja
"Kalau UU mau bikin pelanggaran HAM dan rusak lingkungan mah yang datang bukan investor tapi yang datang KUCING GARONG," sambungnya dengan emoji tertawa.
