Infografis
Suara.com - Walaupun datang gelombang penolakan terhadap pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja, DPR dan pemerintah tetap jalan terus.
Bagi pemerintah, RUU Omnibus Law Cipta Kerja nanti akan melindungi rakyat kecil serta UMKM. Sebaliknya, bagi buruh, beleid tersebut akan semakin menyengsarakan kehidupan mereka.
Politikus PDI Perjuangan Ruhut Sitompul menyarankan kalangan yang menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja disahkan menjadi UU untuk menempuh jalur hukum. Ruhut mengatakan RUU Cipta Kerja akan diketok palu sore ini di sidang paripurna DPR.
"Selamat atas kerja kerasnya, yang tidak puas silakan diselesaikan di ranah hukum melalui MK. Hati boleh panas, kepala tetap dingin, jangan mau demo dikompori para begundal-begundal provokator yang gagal paham atau frustasi," kata Ruhut melalui media sosial.
Baca Juga: Jelang RUU Cipta Kerja Disahkan, Anggota DPR Asyik Main HP hingga Ngobrol
Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Achmad Baidowi mengatakan RUU Cipta Kerja akan dibahas dalam rapat paripurna DPR pada hari ini untuk kemudian diambil keputusan.
"RUU Cipta Kerja dalam rapat paripurna DPR pada hari ini," kata Baidowi.
Dia mengatakan dalam Rapat Pengganti Badan Musyawarah pada Senin disepakati bahwa penutupan Masa Sidang I Tahun Sidang I 2020-2021 akan dipercepat.
Menurut dia sebelumnya penutupan masa sidang tersebut dijadwalkan pada Kamis (8/10) namun dipercepat menjadi hari ini.
"Tadi disepakati Bamus DPR karena laju COVID-19 di DPR terus bertambah maka penutupan masa sidang dipercepat. Maka mulai Selasa (6/10) tidak ada aktivitas lagi di DPR RI," ujarnya.
Baca Juga: Tolak RUU Ciptaker, Tengku: Pemerintah Negara Mana yang Suka Main Malam?
Dalam laporan Antara, Rapat Kerja Badan Legislasi DPR bersama pemerintah dan DPD pada Sabtu (3/10/2020) malam memutuskan untuk membawa RUU Ciptaker dalam rapat paripurna untuk disetujui menjadi UU.
Dalam raker tersebut, tujuh fraksi menerima RUU tersebut dibawa ke rapat paripurna untuk diambil keputusan, dan dua fraksi menolak yaitu Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi PKS.
Achmad Baidowi mengatakan pimpinan baleg telah mengirimkan surat kepada pimpinan DPR pada Senin untuk menyampaikan laporan hasil kerja pembahasan RUU Cipta Kerja.
Yang merugikan buruh
Dalam laporan jurnalis Suara.com sebelumnya, berikut isi Omnibus Law Cipta Kerja yang dianggap merugikan pekerja, di antaranya:
1. Terkait upah minimum
Dalam Pasal 88C draft RUU berbunyi, Gubernur menetapkan upah minimum sebagai jaring pengaman. Dan dijelaskan lebih lanjut bahwa upah minimum tersebut merupakan minimum provinsi. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2005, penetapan upah dilakukan di provinsi serta kabupaten/kota/ Sehingga menetapkan UMP sebagai satu-satunya acuan besar nilai gaji.
2. Memangkas pesangon
Pemerintah akan memangkas pesangon yang diwajibkan pengusaha jika melakukan pemutusan hubungan kerja. Nilai pesangon bagi pekerja turun karena pemerintah mengganggap aturan yang ada pada UU Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan tidak implementatif.
3. Penghapusan izin atau cuti khusus
RUU Cipta kerja mengubah ketentuan cuti khusus atau izin yang tercantum dalam UU Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Penghapusan izin atau cuti khusus antara lain untuk cuti atau tidak masuk saat haid hari pertama, keperluan menikah, menikahkan, mengkhitankan, pembaptisan anak, istri melahirkan/keguguran dalam kandungan hingga adanya anggota keluarga dalam satu rumah yang meninggal dunia.
4. Outsourcing semakin tidak jelas
Omnibus law membuat nasib pekerja alih daya atau outsourcing semakin tidak jelas karena menghapus pasal 64 dan 65 UU Ketenagakerjaan yang mengatur tentang pekerja outsourcing. Adapun Pasal 64 UU Ketenagakerjaan berbunyi; Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerja kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis. Pasal 65 mengatur; (1) Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain dilaksanakan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan yang dibuat secara tertulis. Ayat (2) mengatur; pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat sebaga berikut: dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama; dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan; merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan; dan tidak menghambat proses produksi secara langsung.
5. Memberikan ruang bagi pengusaha mengontrak seorang pekerja tanpa batas waktu
Omnibus law cipta kerja akan memberikan ruang bagi pengusaha mengontrak seorang pekerja atau buruh tanpa batas waktu. RUU Cipta Kerja ini menghapus ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal tersebut mengatur tentang aturan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. PKWT hanya boleh dilakukan paling lama dua tahun dan hanya boleh diperpanjang satu kali untuk jangka waktu paling lama satu tahun.
