Infografis
"Tetapi sepanjang KPU melakukan pilkada menggunakan strategi yang saya pakai ketika membagi BST (bantuan sosial tunai), yaitu ada undangan terjadwal, protokol kesehatan dilaksanakan nampaknya tidak ada masalah. Tetapi saya tidak ada kewenangan untuk itu," katanya.
Dia mengatakan dengan penerapan tersebut maka dipastikan tidak akan ada kerumunan massa.
"Saat pemilihan, pemilih pakai sarung tangan masing-masing. Syukur dikasih KPU. Meski demikian, pada dasarnya Solo tinggal melaksanakan, keputusan oleh pusat," katanya.
Dalam laporan Antara, sejumlah pihak mendesak penundaan Pilkada Serentak 2020 saat pandemi COVID-19 karena dinilai dapat membahayakan masyarakat. Setidaknya dua organisasi keagamaan besar di Indonesia, yakni Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, yang secara tegas meminta pemerintah menunda pelaksanaan pilkada serentak.
