Cek Fakta
Suara.com - Banyak kalangan mendesak supaya penyelenggara pemilu menunda pilkada serentak yang diagendakan diselenggarakan pada 9 Desember 2020 karena hasil penanganan pandemi Covid-19 tak kunjung membaik. Tetapi dengan berbagai pertimbangan, otoritas menyatakan tetap akan melaksanakan pilkada sesuai jadwal.
Di tengah desakan yang datang bergelombang, Ustaz Hilmi Firdausi berharap kepada para kandidat ikut mendukung penundaan pilkada, khususnya kepada putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, dan mantu Jokowi, Bobby Nasution.
Para kandidat, khususnya anak dan mantu Jokowi kalau bersedia mendukung penundaan pilkada demi menghindari potensi penyebaran Covid-19, Hilmi Firdausi yakin mereka akan semakin mendapat dukungan publik di pilkada yang akan datang.
"Andai saja Mas Gibran dan Bang Bobby membuat statement bahwa pilkada lebih baik diundur, saya rasa masyarakat akan mulai simpati dan bisa melupakan bahwa mereka berdua ada anak dan menantu Presiden. Dicoba deh bro," katanya yang dikutip Suara.com, Senin (5/10/2020).
Baca Juga: Bawaslu Evaluasi Seminggu Masa Kampanye di Bantul, Ini Hasilnya
Tetapi sampai sekarang, anak dan mantu Jokowi belum pernah memberikan pernyataan sebagaimana harapan Hilmi Firdausi -- pendiri Sekolah Islam Terpadu Daarul Fikri dan pengasuh PAA Yatim Dhuafa Assa’adah.
Ketika ditanya wartawan, Gibran mengatakan tidak mempermasalahkan wacana pengunduran pelaksanaan pilkada akibat pandemi Covid-19.
"Mengikuti keputusan KPU saja. Pasti ada penyesuaian tapi nggak masalah," katanya di Solo.
Gibran mengatakan yang penting dilakukan selama kegiatan pilkada adalah berkomitmen menjaga protokol kesehatan.
"Saya kan sempat bikin inovasi kampanye tanpa tatap muka, sama saja diundur atau tidak. Kapan saja siap, tunggu saja keputusan seperti apa," katanya.
Baca Juga: Bawaslu Kab Mojokerto Panggil Pemilik Mobil Branding Paslon Penuh Uang
Wali Kota Surakarta yang juga Ketua DPC PDIP Surakarta FX Hadi Rudyatmo -- juga para pendukung kandidat di berbagai daerah -- mengatakan penundaan tergantung dari KPU.
"Tetapi sepanjang KPU melakukan pilkada menggunakan strategi yang saya pakai ketika membagi BST (bantuan sosial tunai), yaitu ada undangan terjadwal, protokol kesehatan dilaksanakan nampaknya tidak ada masalah. Tetapi saya tidak ada kewenangan untuk itu," katanya.
Dia mengatakan dengan penerapan tersebut maka dipastikan tidak akan ada kerumunan massa.
"Saat pemilihan, pemilih pakai sarung tangan masing-masing. Syukur dikasih KPU. Meski demikian, pada dasarnya Solo tinggal melaksanakan, keputusan oleh pusat," katanya.
Dalam laporan Antara, sejumlah pihak mendesak penundaan Pilkada Serentak 2020 saat pandemi COVID-19 karena dinilai dapat membahayakan masyarakat. Setidaknya dua organisasi keagamaan besar di Indonesia, yakni Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, yang secara tegas meminta pemerintah menunda pelaksanaan pilkada serentak.
