Rocky Gerung Sindir Luhut: Dia Jenderal Bintang 4 tapi Covid-19 Bintang 5

Senin, 05 Oktober 2020 | 13:30 WIB
Rocky Gerung Sindir Luhut: Dia Jenderal Bintang 4 tapi Covid-19 Bintang 5
Rocky Gerung sentil Luhut dalam pengendalian Covid-19. (YouTube/Rocky Gerung Official)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Pengamat politik Rocky Gerung melontarkan sindirannya terhadap Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan tentang penanganan covid-19.

Rocky menyoroti penanganan covid-19 Luhut Pandjaitan yang kini telah mencapai waktu dua minggu, batas waktu yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo kepada Luhut.

Deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) itu penasaran dengan metode yang dilakukan Menteri Luhut hingga bisa mengklaim bahwa angka kasus corona telah turun.

"Luhut jenderal bintang 4, 'saya bintang 5', kata si Covid itu," demikian sindiran Rocky dilansir Suara.com dari kanal YouTube-nya, Senin (5/10/2020).

Baca Juga: Alhamdulillah, Obat Penanganan Covid-19 Racikan BUMN Siap Digunakan

Menurut Rocky, kejelasan metode ilmu pengetahuan harus diterapkan dalam menangani masalah wabah.

Ia pun secara terang-terangan lebih memercayai para epidemiolog dibanding pejabat yang ditugaskan menangani covid.

"Perilaku Covid hanya bisa diterangkan metode ilmu pengetahuan. Sekarang Covid sudah bisa disiplinkan belum, itu perlu keterangan epidemiolog. Saya lebih percaya pada epidemiolog yang bertahun-tahun pelajari dibanding orang yang ditugaskan 2 minggu,"

Pembelaan Rocky terhadap para epidemiolog itu bukan tanpa alasan. Ia melihat dari keberhasilan negara lain yang pemerintahannya lebih mengutamakan epidemiolog dalam menangani virus corona.

"Kalau di luar negeri, dikatakan berhasil (turunkan kasus Covid-19) karena tracing dilakukan dan kepemimpinan konsisten. Kalau model luar negeri dipakai epidemiolog untuk Indonesia, tracing tak bertambah, kepemimpinan berubah-ubah,"

Baca Juga: Sistem Ekonomi Syariah Diharapkan Mampu Pulihkan Perekonomian Nasional

Dia menduga tanda tegas pemerintah yang jelas soal metode pertanggungjawaban dalam penanganan angka Covid-19 adalah mundurnya epidemiolog Akmal Taher dari struktur Satgas Covid-19 pada pekan lalu.

“Prof Akmal mundur itu tanda terang tak ada metode pertanggungjawaban dalam penanganan Covid-19,” ujar Rocky.

Makanya menurut dia, dalam dua pekan ini, pemerintah gagal bukan sukses dalam penurunan angka Covid-19.

"Dua pekan enggak bisa ditahan kan, 14 hari tetap ada, tapi janjinya yang gagal. Hitungan 14 hari tetap terjadi, angkanya wallahu a’lam bis-shawab," ujar Rocky.

Usai 2 Minggu Ditangani Luhut, Kasus Corona Tetap Naik

Satuan Tugas  Penanganan COVID-19 menyampaikan dalam dua pekan penanganan COVID-19 di sembilan provinsi prioritas ditambah Banten menunjukkan jumlah kasus aktif secara nasional masih terus meningkat.

"Sejak ditunjuknya menko marves dan ketua satgas penanganan COVID-19 untuk menangani COVID-19 di provinsi prioritas, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Papua, Bali ditambah Banten, evaluasinya jumlah kasus aktif secara nasional di Indonesia terus mengalami peningkatan," kata juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito dalam konferensi pers secara virtual di kantor Presiden Jakarta, Kamis (1/10/2020).

Pada rapat terbatas  15 September 2020, Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang juga Wakil Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional untuk menangani penyebaran COVID-19 di sembilan provinsi.

Target yang diharapkan adalah penurunan penambahan kasus harian. Selain itu, peningkatan angka kesembuhan dan menurunkan angka kematian.

Sedangkan pada Kamis (1/10/2020), terdapat 291.182 kasus terkonfirmasi positif COVID-19 dengan 61.839 kasus aktif. Penambahan kasus positif sebanyak 4.174 sedangkan jumlah yang sembuh adalah 218.487 sedangkan yang meninggal 10.856 orang.

"Seiring dengan terjadinya peningkatan di 9 provinsi prioritas termasuk Banten, namun jika dilihat persentase kontribusi 10 provinsi prioritas terhadap jumlah kasus nasional cenderung mengalami penurunan," kata Wiku.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI