Infografis
Suara.com - DPR dan pemerintah telah menggelar rapat kerja pada Sabtu (03/10/2020) malam, untuk membahas pengambilan keputusan tingkat I Omnibus Law RUU Cipta Kerja.
Setelah selesai dibahas, RUU Cipta Kerja tersebut tinggal disahkan saat Rapat Paripurna pada Kamis, 8 Oktober 2020 mendatang untuk kemudian diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM.
RUU Cipta Kerja tersebut melengkapi daftar undang-undang yang dinilai bermasalah oleh banyak kalangan, setelah sebelumya UU KPK yang juga dinilai bermasalah.
Sorotan kemudian datang dari berbagai pihak salah satunya dari Mantan Pimpinan KPK Laode M Syarif.
Baca Juga: Mobil Berpelat Dinas Militer Digunakan Sipil, Ini Pendapat Komisi I DPR
"UU @KPK_RI, UU Minerba, UU Cipta Kerja. Semua berjalan mulus bahkan dibahas sampai tengah malam," kata L melalui akun Twitternya @LaodeMSyarif.
Kicauan Laode itu pun langsung disambar oleh pegiat anti korupsi lainnya yakni Novel Baswedan melalui akun Twitter @nazaqistsha.
"Untuk kepentingan siapa ini? Yang jelas tidak untuk masyarakat," ujar Novel menambahkan keresahan Laode.
Menurut Novel dampak dari disahkannya Undang-undang tadi akan merugikan negara dan masyarakat.
"Sudah cukup ngawurnya, kasihan bangsa ini," lanjut Novel tegas.
Baca Juga: PKS Tolak Pengesahan RUU Cipta Kerja, Ini Alasannya!
Hingga artikel ini dibuat, kegelisahan Novel tersebut telah mendapat 2,6 ribu likes dari warganet dan mendapat ratusan komentar.
"Setiap anggota DPR mewakili ribuan amanat masyarakat, di dunia ini mereka bisa berteater sesuai dengan yang mereka inginkan, tapi kelak di akhirat masyarakat yang mereka wakili akan menagih janji-janji mereka. Ingat pengadilan yang maha kuasa adalah seadil-adilnya pengadilan, dan azab itu sangat pedih," kata akun @jmlle***
"Tetap suara mereka terbanyak bang di DPR, ada anggota DPR yang lurus dan berpihak tetap kalah oleh gerombolan mereka yang berseberangan!" ujar warganet lainnya dengan akun @depri***
Sejalan dengan mereka, pemilik akun @Supera*** juga mengungkapkan kemirisannya.
"Kayaknya para wakil rakyat dah paham betul warga +62 cuma bisa ngeluh dan ribut di sosmed. Makanya semua keputusan yang merugikan rakyat tetep jalan terooss. Gak bakal ada yang berani aksi," ucapnya.
