Infografis
Suara.com - Sabtu (3/10/2020) malam menjadi babak baru bagi perjuangan buruh dalam menolak Rancangan Undang-Undang atau RUU Cipta Kerja. Pasalnya, pada malam itu, Badan Legislasi DPR bersama pemerintah sepakat membawa omnibus law Cipta Kerja ke pembicaraan tingkat II.
Artinya, RUU Cipta Kerja hanya tinggal selangkah lagi untuk disahkan dalam rapat paripurna yang kemungkinan dilaksanakan pekan nanti sebelum para dewan melakoni masa reses.
Ada sebanyak tujuh dari sembilan fraksi yang setuju RUU Cipta Kerja dibawa ke paripurna untuk disahkan. Dua fraksi lainnya, PKS dan Partai Demokrat tegas menolak.
Mereka menolak dengan berbagai alasan, di antaranya RUU Cipta Kerja tidak bersifat urgen unthk dibahas saat pandemi hingga implikasi luas omnibus law bagi ketatanegaraan.
Sebelum ditolak dua fraksi, masyarakat dan kalangan buruh jauh hari menolak RUU Cipta Kerja. Mereka bahkan menyuarakan penolakan tersebut langsung dengan aksi nyata di depan gedung parlemen.
Bukan cuma berunjuk rasa, belakangan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), KSPI AGN, dan 32 federasi lain sedang menyiapkan aksi besar-besaran serta mengancam mogok nasional dalam waktu dekat.
Dibawanya RUU Cipta Kerja di paripurna memantik semangat Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) untuk lebih keras menyuarakan penolakan.
Mengutip keterangan tertulis dari rencana konferensi mereka siang ini, GEBRAK memandang paripurna untuk pengesahan RUU Cipta Kerja bakal menjadi puncak perlawanan.
"Sidang IV DPR RI pada 8 Oktober 2020 akan menjadi puncak perlawanan terbesar rakyat dalam menjegal Omnibus Law. Dalam sidang paripurna ini, berdasarkan informasi dari berbagai sumber, Omnibus Law RUU Cipta Kerja akan disahkan menjadi undang-undang yang berbahaya bagi rakyat," tulis GEBRAK dalam keterangan yang dikutip Suara.com, Minggu (4/10/2020).
Baca Juga: Omnibus Law Melenggang ke Paripurna, Jutaan Buruh Bersiap Mogok Massal
GEBRAK menyatakan, krisis yang dihadapi rakyat akibat pandemi akan semakin dalam dan berlapis. Pasalnya, dampak yang akan dilahirkan dari omnibus law Cipta Kerja tidak kalah berbahaya dari krisis yang disebabkan Covid-19.
