Infografis
Suara.com - Forum Masyarakat Peduli Parlemen atau Formappi menilai penegakan penerapan protokol kesehatan dan sanksi bagi pelanggar di Pilkada Serentak 2020 terlalu ringan dan tak menimbulkan efek jera. Aturan yang diatur dalan PKPU belum bisa menjamin keselamatan dan kesehatan masyarakat.
"Penyelenggara pemilu sendiri gamang memberikan jaminan soal keselamatan warga negara saat ini di pilkada. Aturan-aturan yang dibuat saya kira tanggung, PKPU 13/2020 itu memang sudah menyediakan sanksi bagi setiap pelanggar protokol kesehatan pada tahapan pilkada, tetapi sanksi-saksi itu sebegitu ringannya," kata Lucius Karus, peneliti Formappi dalam sebuah diskusi daring, Sabtu (3/10/2020).
Di sisi lain, lanjut Lucius, koordinasi penyelenggara pemilu dengan aparat penegak hukum tak berjalan lancar. Sehingga sangat berpotensi marak terjadi pelanggaran protokol kesehatan.
"Jadi koordinasi antara penyelenggara KPU Bawaslu dengan kepolisian juga tidak sebegitu kuat diatur dalam peraturan, sehingga dalam praktek di lapangan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi itu menjadi sesuatu yang lumrah dan akan terus terjadi," tuturnya.
Baca Juga: AHY Bentuk Satgas untuk Awasi Protokol Kesehatan Paslon di Pilkada
Oleh karena itu ia mendorong agar pemerintah segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu. Terutama mengenai prihal yang mengatur sanksi tegas bagi para pelanggar protokol kesehatan dalam setiap tahapan pilkada serentak.
"Saya kira perlu dipikirkan oleh DPR, KPU dan pemerintah mempertimbangkan perppu untuk memastikan sanksi-saksi tegas itu bisa diakomodasi, jangan sampai kemudian lembeknya yang ada dalam PKPU jadi pembenar untuk peserta selalu melakukan pelanggaran," tandasnya.
Sebelumnya, Pilkada 2020 tetap akan digelar sesuai jadwal, yakni pada 9 Desember 2020. Alasan pemerintah untuk menjaga hak konstitusi rakyat, hak dipilih, dan hak memilih.
Meski digelar di tengah pandemi, pelaksanaan Pilkada harus lewat protokol kesehatan yang ketat.
"Pilkada harus dilakukan dengan disiplin protokol kesehatan ketat disertai penegakkan hukum dan sanksi tegas agar tidak terjadi klaster baru Pilkada," ujar Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman dalam keterangannya, Senin (21/9).
Baca Juga: Pilkada di Tengah Pandemi, Pemerintah Didesak Terbitkan Perppu
Fadjroel menuturkan, Presiden Joko Widodo telah menyampaikan penyelenggaraan Pilkada tetap dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan.
"Presiden menegaskan penyelenggaraan Pilkada tidak bisa menunggu pandemi berakhir, karena tidak satu negara tahu kapan pandemi Covid-19 akan berakhir," kata dia.
