Infografis
Suara.com - Politisi Partai Gerindra Fadli Zon menyayangkan pernyataan yang dilontarkan oleh Menko Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD.
Mahfud MD menyebut DKI tidak ada Pilkada namun menjadi juara satu kasus corona dengan penularan tertinggi.
"Di DKI yang tidak ada pilkada justru angka infeksinya tinggi, selalu menjadi juara satu tertinggi penularannya," kata Mahfud MD.
Pernyataan ituah yang membuat Fadli Zon berkomentar. Ia lantas mengaitkan cara berkomunikasi Menteri Mahfud dengan gelar profesor yang disandangnya.
Baca Juga: Gaduh di TMP Kalibata, Mustofa: Memang Aneh, Sejak 2014, NKRI Jadi Aneh
"Kalau benar pernyataan Pak @mohmahfudmd seperti ini, saya kasihan gelar profesornya," cuit Fadli Zon, Sabtu (3/10/2020).
Menkopolhukan Mahfud MD sempat melontarkan sentilannya tentang kaitan Pilkada dan pandemi saat jumpa pers Rapat Analisa dan Evaluasi Pilkada Serentak Tahun 2020.
"Di DKI dan Aceh tidak ada Pilkada, justru angka infeksi tinggi. Di Aceh naik, di DKI selalu jadi juara 1 tertinggi penularannya," kata Mahfud MD, Jumat (2/9/2020).
Mengutip Antara, Mahfud MD juga menyebut sejumlah daerah yang menggelar Pilkada 2020 justru telah keluar dari status zona merah COVID-19.
Sebaliknya, daerah yang tidak mengikuti pilkada tahun ini justru naik statusnya menjadi zona merah.
Baca Juga: Dana Otsus Dinaikan 2,25 Persen, Mahfud MD: Ini Banyak Untukmu Rakyat Papua
Selain Menkopolhukam Mahfud MD, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Doni Monardi pun juga mengatakan hal yang sama.
“Ternyata dari data yang terkumpulkan selama 4 minggu terakhir, ada kecenderungan perbandingan zonasi merah antara kabupaten/kota yang melaksanakan Pilkada dan kabupaten/kota yang tidak melaksanakan Pilkada."
"Data daerah yang melaksanakan Pilkada justru mengalami penurunan jumlah zonasi yang berisiko tinggi, yaitu dari 45 ke 29 kabupaten/kota, sedangkan di daerah yang tidak menyelenggarakan Pilkada, justru terjadi peningkatan dari 25 ke 33 kabupaten/kota,” kata Doni.
Ia menyebut, daerah yang melaksanakan Pilkada maupun yang tidak melaksanakan Pilkada sangat tergantung kepada ketaatan dan kepatuhan protokol kesehatan.
“Daerah yang menyelenggarakan Pilkada maupun yang tidak, sangat tergantung terhadap protokol kesehatan. Manakala aturan ditepati, ditaati dan dipatuhi, maka mereka yang melanggar akan diberi sanksi. Kita yakin, pelaksanaan Pilkada bisa berjalan lebih baik,” ujarnya.
