Infografis
Suara.com - Kantor Staf Presiden (KSP) menyangkal pernyataan Profesor Australian National University (ANU) Greg Fealy yang menuding Pemerintah Jokowi melakukan kampanye penindasan sistematis terhadap kaum Islamis dalam empat tahun terakhir.
Tenaga Ahli Utama KSP Donny Gahral Adian menegaskan tak ada kebijakan Presiden Jokowi yang bertindak represif terhadap umat Islam.
"Tidak satupun kebijakan Pak Jokowi yang represif terhadap umat Islam, kita Negara Pancasila menghormati seluruh agama termasuk Islam," ujar Donny saat dihubungi Suara.com, Jumat (2/10/2020).
Namun Donny menegaskan, jika ada kelompok yang terindikasi mengganti dasar negara atau bentuk negara, pemerintah tak tinggal diam.
Baca Juga: Profesor Greg Fealy: Pemerintahan Jokowi Represif Terhadap Kaum Islamis
"Pak Jokowi sangat menghormati, menghargai mengapresiasi kelompok kelompok Islam, tentu saja batasnya jika memang diindikasi ingin mengganti dasar negara, bentuk negara, tentu saja itu suatu yang tidak dibenarkan," ucap dia.
Lebih lanjut, dia menambahkan pada dasarnya, Jokowi tak pernah melakukan tindakan represif atau kebijakan represif apapun terhadap kelompok Islam sejak 2014.
Dia juga memastikan, Pemerintahan Jokowi hingga kini sangat menghargai dan memberi ruang sesuai batas-batas konstitusi.
"Tetapi pada dasarnya presiden tidak melakukan apapun yang sifatnya represif, tidak ada satu kebijakan pun sejak 2014 yang represif untuk umat Islam, semuanya diberi tempat dihargai diberi ruang dalam batas batas konstitusional," katanya.
Sebelumnya, Profesor Australian National University (ANU) Greg Fealy menganggap Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi tak ramah keberagaman.
Baca Juga: Mahfud MD Patahkan Anggapan Umat Islam Tidak Maju
Melalui tulisan yang terbit di East Asia Forum pada Minggu (27/9/2020), Fealy menuding Jokowi telah melakukan kampanye penindasan sistematis terhadap kaum Islamis dalam empat tahun terakhir.
Hal tersebut merujuk pada berbagai kelompok, dari mereka yang membentuk partai dan mengikuti pemilu dalam sistem demokrasi hingga jihadis militan yang menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan mereka.
Tudingan tindakan represif Jokowi terhadap pluralisme Indonesia dilontarkan Fealy, setelah melihat penerbitan berbagai aturan diskriminatif di lembaga milik negara.
"Represi negara dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Pegawai negeri, akademisi dan guru yang dianggap oleh badan keamanan negara aktif dalam kelompok-kelompok yang dicurigai sebagai kelompok Islam dapat dimasukkan dalam 'daftar pantauan'," tulis Greg Fealy.
"Proses serupa terjadi di badan usaha milik negara dan perusahaan swasta. Beberapa Islamis telah disingkirkan dari posisi strategis atau ditolak promosi."
Sebagai contoh, Kementerian Agama (Kemenag) telah membuat kebijakan yang dianggap kontroversial. Salah satunya larangan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) memakai cadar dan celana cingkrang.
"ASN kan harus melayani orang dengan baik, dengan penuh senyuman, muka yang senang. Bagaimana kalau mukanya ditutup, bagaimana tahu (itu) muka (yang) senang?" kata Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi dikutip dari BBC, 20 Januri lalu.
"Apalagi di tempat-tempat dengan (tingkat) rahasia tinggi. Kadang-kadang kita masuk, 'orang ini betul nggak? Jangan-jangan katanya si Anu, ternyata di dalam bukan'."
Menurut Fealy, tujuan negara menekan kebijakan-kebijakan itu tak hanya bersifat untuk kepentingan negara semata, melainkan demi menekan kaum islamis dalam mengekspresikan diri.
"Tujuannya tampaknya untuk menekan kaum Islamis agar melepaskan keyakinan mereka atau berhenti mengungkapkan pandangan mereka secara terbuka dan mengatur di tempat kerja," katanya.
