Infografis
Suara.com - Politisi Partai Demokrat Jansen Sitindaon berkomentar soal keributan yang sempat terjadi di Taman Makam Pahlawan Kalibata beberapa waktu lalu yang melibatkan Jenderal Purn Gatot Nurmantyo.
Jansen mempertanyakan kebenaran izin yang harus dikantongi seseorang jika ingin melakukan ziarah ke TMP Kalibata.
"Ini aku serius tanya. Ziarah ke TMP Kalibata itu harus ada izin ya? Dan izinnya ke mana?" tanya Jansen lewat Twitter-nya, Jumat (2/10/2020).
Ia mengaku tidak mengetahui persoalan izin itu lantaran selama ini ia tidak pernah meminta izin jika berziarah ke taman makam pahalawan itu.
Baca Juga: Gaduh di TMP Kalibata, Mustofa: Memang Aneh, Sejak 2014, NKRI Jadi Aneh
"Karena aku selama ini bolak-balik ke Kalibata ya datang aja. Berarti selama ini aku salah dong? Kalau ziarah aja rumit begini lama-lama tak ada orang ke Kalibata. Padahal isinya makam para pahlawan," sambung Jansen.
Sebelumnya, acara tabur bunga di TMP Kalibata yang dihadiri Gatot Nurmantyo sempat diwarnai keributan.
Acara tabur bunga yang dilakukan Purnawirawan Pengawal Kedaulatan Negara (PPKN) di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan, Rabu (30/9/2020) ternyata tidak memiliki izin. Prosesi tabur bunga itu juga justru berakhir ricuh yang disebabkan bentrok dengan massa demonstrasi.
Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman menjelaskan bahwa Purnawirawan PPKN sebelumnya sudah membuat surat izin untuk melaksanakan prosesi ziarah dan diberikan kepada Kementerian Sosial (Kemensos). Namun Kemensos tidak memberikan izin dengan alasan situasinya sedang pandemi Covid-19.
"Namun dari Kemensos tidak diizinkan dengan alasan karena Covid-19," kata Dudung saat konferensi pers di Makodam Jaya, Jalan Mayjen Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur, Kamis (1/10/2020).
Baca Juga: Dandim Diminta Hadapi Jenderal Purnawirawan, Fadli Zon: Salah Kaprah!
Tak diindahkan, ratusan purnawirawan PPKN termasuk tokoh Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Gatot Nurmantyo tetap memaksa. Padahal Dudung menyebut pihaknya sudah berlaku luwes mengingat para purnawirawan itu juga pernah berbakti kepada bangsa.
"Namun dari pihak purnawirawan dari pihak PPKN tetap memaksa ingin melakukan ziarah," ujarnya.
Akhirnya aparat keamanan pun memperbolehkan ratusan purnawirawan PPKN itu untuk berziarah dengan pengaturan bergantian per 30 orang.
Sudah mendapatkan dispensasi, nyatanya ada sebagian oknum yang memanfaatkan situasi dengan mendeklarasikan KAMI.
"Karena diimbau sudah tidak mau maka dandim saat itu Kolonel Ucu Dandim Jakarta Selatan yang memang punya wilayah di Kalibata menyampaikan permohonan maaf agar jangan ada deklarasi yang menimbulkan kerumunan banyak," ujarnya.
"Permohonan itu beberapa kali disampaikan namun tetap dilaksanakan sehingga terjadi lah sedikit keributan-keributan namun bisa dikendalikan," pungkasnya.
