Infografis
Suara.com - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian menilai masukan-masukan yang disampaikan gerakan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) bisa diterima pemerintah. Namun kata Donny, melihat dinamika akhir-akhir ini, masukan KAMI mengarah ke manuver politik.
"Kalau kami cermati, masukan-masukannya (KAMI) ada yang bisa diterima. Tetapi kalau kita lihat dinamika belakangan ini kan sifatnya sudah manuver politik," ujar Donny saat dihubungi wartawan, Jumat (2/10/2020).
Dia pun menganggap jika masukan yang disampaikan KAMI bukan bersifat murni masukan kepada pemerintah, melainkan terindikasi politik praktis.
"Jadi bukan catatan yang sifatnya murni, karena ada indikasi bahwa ada politik praktisnya," ucap dia.
Baca Juga: Bantah Mengancam, Istana Ultimatum KAMI: Jangan Kebablasan, Tahu Batas!
Donny menilai sah-sah saja jika berpolitik praktis. Namun saat ini Indonesia tengah menghadapi krisis akibat pandemi Covid-19. Karenanya, jika manuver politik dilakukan justru merugikan negara dan rakyat Indonesia.
"Sah-sah saja sebenarnya, tapi harus diingat bahwa kita sedang menghadapi krisis akibat COVID-19. Jadi, apabila manuver politik dilakukan, yang dirugikan negara dan rakyat Indonesia," katanya.
Ganggu Stabilitas
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebelumnya mengaku tak mempermasalahkan jika ke depan muncul gerakan-gerakan untuk mengkritisi kebijakan pemerintah seperti KAMI.
Kata Moeldoko, selama gagasan tersebut bagian dari demokrasi, ia tak masalah.
Baca Juga: Tengku Protes: Pak Moeldoko, Anda Kepala Staf Presiden atau Menkopolhukam?
Namun kata Moeldoko, jika gagasan -gagasan mengancam stabilitas politik. pemerintah tidak akan akan tinggal diam.
"Setelah ada KAMI, nanti ada KAMU terus ada apalagi, kan? Kita tidak perlu menyikapi berlebihan sepanjang masih gagasan-gagasan. Sepanjang gagasan itu hanya bagian dari demokrasi, silahkan. Tapi jangan coba-coba mengganggu stabilitas politik. Kalau bentuknya sudah mengganggu stabilitas politik, semua ada resikonya. Negara punya kalkulasi dalam menempatkan demokrasi dan stabilitas," tutur Moeldoko, Kamis (1/10/2020).
