Infografis
Suara.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari KPK menuntut tujuh tahun penjara terhadap Direktur Utama PT CMI Teknologi, Rahardjo Pratjinho yang menjadi terdakwa dalam kasus korupsi pengadaan proyek di Badan Kemanan Laut (Bakamla) RI tahun 2016.
Jaksa KPK juga menuntut Rahardjo membayar denda sebesar Rp 600 juta, subsider enam bulan kurungan penjara.
"Menuntut, menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama tujuh tahun penjara dan pidana denda sebesar Rp 600 juta, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan," kata Jaksa Moch Takdir Suhan dn di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Jumat (2/10/2020).
Sesuai dalam dakwaan, Rahardjo disebut terbukti bersalah melakukan korupsi dalam proyek Bakamla bersama-sama dengan Ali Fahmi alias Fahmi Habsyi selaku staf khusus (narasumber) Kepala Bakamla; Bambang Udoyo selaku PPK, Leni Marlena selaku Ketua ULP serta Juli Amar Ma’ruf selaku koordinator ULP Bakamla.
Dari tindak pidana korupsi itu, telah merugikan keuangan negara mencapai Rp 63,829 miliar. Hingga memperkaya Rahardjo sebesar Rp 60,329 dan Ali Fahmi sebesar Rp 3,5 miliar.
Jaksa Takdir juga menuntut Rahardjo untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 60,329 miliar sesuai dengan hasil tindak pidana yang dinikmati dirinya tersebut.
Bila terdakwa Rahardjo, tak mampu membayar uang pengganti dalam rentan waktu selama satu bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Maka, KPK akan menyita sekaligus melelang harta benda maupun aset milik Rahardjo.
"Jika tidak mempunyai harta benda yang cukup, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 tahun," ucap Takdir.
Dalam tuntutannya, Jaksa KPK pertimbangkan sejumlah hal. Untuk pertimbangan meringankan terdakwa Rahardjo sudah berusia lanjut dan belum pernah dihukum penjara serta mempunyai tanggungan keluarga.
Baca Juga: Alasan KPK Ajukan Banding Vonis Mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan
Hal memberatkan terdakwa Rahardjo, tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi.
