Infografis
Suara.com - Terjadi kegaduhan antara Komandan Komando Distrik Militer 0504/Jakarta Selatan Kolonel Ucu Yustiana dan sejumlah purnawirawan jenderal yang menamakan diri Purnawirawan Pengawal Kedaulatan Negara di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan, Rabu (30/9/2020), lalu.
Kegaduhan muncul setelah para purnawirawan diminta mematuhi protokol kesehatan dengan menjaga jarak karena sekarang sedang masa pandemi Covid-19.
Peristiwa kegaduhan di TMP Kalibata yang kemudian viral di media sosial mendapatkan reaksi dari sejumlah kalangan. Politikus Mustofa Nahrawardaya dengan satire menyebut negara ini menjadi aneh sejak tahun 2014.
"Iya, ini memang aneh. Sejak 2014, NKRI ini jadi aneh," kata Mustofa yang dikutip Suara.com dari akun media sosialnya.
Pernyataan Mustofa merespon sikap koleganya, politikus Partai Gerindra Fadli Zon yang mengkritik sikap Dandim terhadap kegiatan para purnawirawan yang menurut Fadli Zon "salah kaprah."
"Bukan urusan Dandim untuk mengurusi TMP “menghadapi” purnawirawan yang mau berziarah dan menghentikan orang pidato atau bicara. Salah kaprah," kata dia.
Dalam kanal YouTube, Rocky Gerung mengatakan seharusnya penertiban menjadi tugasnya polisi. "Ini agak aneh kenapa komandan kodim yang langsung ke situ, maka analisis saya dia diperintahkan langsung untuk dia yang turun. kan dia juga punya diskresi untuk "mengatakan saya tahu itu wilayah saya karena itu saya akan koordinasi dengan polisi dan saya minta pak polisi yang di situ," kata Rocky.
Usai kejadian, Panglima Kodam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman menjelaskan keributan yang terjadi pada acara tabur bunga di TMP Kalibata, dilatarbelakangi peristiwa deklarasi yang melanggar protokol kesehatan.
"Kami yang tergabung dalam Penegakan Disiplin Mematuhi Protokol Kesehatan Operasi Yustisi dan melibatkan masyarakat menegakkan aturan protokol kesehatan, merasa bertanggung jawab, terpanggil sebab acara itu mengerahkan massa yang banyak," kata Dudung saat konferensi pers di Kodam Jaya, Cawang, Jakarta Timur, Kamis (1/10/2020).
Dalam laporan Antara disebutkan kronologis peristiwa berawal saat 150 orang dari Purnawirawan Pengawal Kedaulatan Negara tiba di TMP Kalibata sekitar pukul 15.00 WIB.
Meski tidak memiliki izin dari otoritas terkait, aparat keamanan yang bertugas di lokasi mengimbau agar massa patuh pada protokol kesehatan untuk menjaga jarak serta tidak berkerumun.
"Namun massa dari PPKN tetap memaksa ingin tetap berziarah. Toleransi kami kepada purnawirawan sudah sangat luas sekali walaupun mereka tidak ada izin Kementerian Sosial. Tapi karena purnawirawan ini sesepuh kami juga yang punya banyak bakti untuk bangsa ini, dipersilakan berziarah namun dengan tetap menjaga protokol kesehatan," katanya.
"Purnawirawan dipersilahkan untuk berziarah namun tetap menjaga protokol kesehatan dengan diatur masing-masing 30 orang dan dipersilakan berziarah," Dudung menambahkan.
Namun di luar dugaan, ada sebagian orang yang memanfaatkan situasi itu untuk berdeklarasi serta menyinggung masalah kebijakan pemerintah saat ini.
"Ada yang deklarasi mendukung kami dan menyinggung masalah kebijakan pemerintah saat ini," katanya.
Kapolrestro Jakarta Selatan Komisaris Besar Budi Sartono yang saat itu berada di lapangan sudah mengimbau agar jangan ada kerumunan lebih dari lima orang sesuai protokol kesehatan di Jakarta.
"Apalagi bapak-bapak dari purnawirawan ini sudah berusia di atas 60 tahun yang sangat rentan sekali serta berpotensi menimbulkan klaster baru (Covid-19)," katanya.
Namun imbauan Kapolrestro Jakarta Selatan pada saat itu tidak dipedulikan dan para purnawirawan tetap berkerumun dan berdeklarasi.
Ucu Yustiana, kata Dudung, berulangkali menyampaikan permohonan maaf agar jangan ada deklarasi yang menimbulkan kerumunan orang banyak.
"Dandim menyampaikan permohonan maaf, disampaikan berkali-kali namun tetap dilaksanakan, sehingga terjadilah sedikit keributan-keributan, namun bisa kita kendalikan," katanya.
Bahkan Pangdam Jaya sempat meminta konfirmasi terkait kegiatan tersebut kepada Ketua Umum Persatuan Purnawirawan Warakawuri TNI dan Polri Jenderal TNI (purn) Agum Gumelar, rupanya kegiatan itu tidak ada koordinasi kepada Pepabri.
"Kami berharap juga mohon untuk tidak terkontaminasi dengan isu-isu yang berkembang saat ini, yang justru nantinya akan membuat nama baik purnawirawan ini menjadi tidak baik," katanya.
