Infografis
Suara.com - Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Tengku Zulkarnain menyinggung kalangan yang dinilainya berbeda sikap dalam merespon anggota keluarga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan anggota keluarga Presiden Joko Widodo maju ke pilkada.
"Ketika ada indikasi keponakan Prabowo mau ikut pilkada, seantero medsos ribut dan menuduh nepotisme. Giliran ada yang anak dan mantunya maju, bukan Prabowo. Senyaaaap saja. Bahkan ada yang mengatakan bukan politik dinasti. Bahkan Mata Najwa wawancara dengan "kehilangan taringnya." Hehe," ujar Tengku dalam media sosial.
Keponakan Prabowo yang maju ke pilkada adalah Rahayu Saraswati Djojohadikusumo. Saraswati menjadi calon wakil wali kota Tangerang Selatan mendampingi Muhammad.
Sedangkan dari keluarga Jokowi yang maju ke bursa pilkada yaitu Gibran Rakabuming Raka (anak) dan Bobby Nasution (anak mantu). Gibran maju menjadi calon wali kota Solo. Sementara Bobby maju menjadi calon wali kota Medan.
Baca Juga: Jokowi Dikatai Tukang Pisang Krispi, Kaesang Pangarep Balas Begini
Selain keluarga Prabowo dan Jokowi yang jadi sorotan Tengku, sebetulnya masih ada sejumlah kerabat pejabat yang juga melakukan hal seperti itu, sebut saja putra dari Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Hanindhito Himawan Pramana, yang maju menjadi calon bupati Kediri.
Pembahasan tentang politik dinasti selalu menjadi topik hangat. Menurut KBBI, politik dinasti yaitu suksesi pejabat yang dilanjutkan oleh kerabat pejabat yang berkuasa.
Analis politik dan ekonomi Rustam Ibrahim menilai politik dinasti lebih parah sebetulnya bukan di pemerintahan, tapi di partai politik.
Menurut Rustam Ibrahim, partai seakan jadi milik pendirinya. Rustam Ibrahim mengibaratkan perusahaan, pendiri jadi satu-satunya pemegang saham, sekurangnya mayoritas saham.
"Dengan mudah kepemimpinan diwariskan kepada keluarganya," kata Rustam Ibrahim melalui media sosial.
Baca Juga: Ulang Tahun Ke-57, Profil Iriana Joko Widodo Setia Dampingi Suami
Rustam Ibrahim menambahkan sebenarnya politik dinasti di pemerintahan juga banyak dilakukan. Tapi untuk pejabat yang dipilih (elected officials), seperti gubernur dan bupati serta wali kota, masih ada kemungkinan tidak dipilih rakyat.
"Jadi tidak 100 persen bisa sukses mewariskan kepada keluarganya," kata dia.
Banyak partai politik yang muncul pada perjalanan reformasi pada akhirnya justru terjebak pada oligarki dan politik dinasti, kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie.
"Ada problem internal di dalam partai-partai, partai yang lahir di era reformasi," kata Jimly baru-baru ini.
Sebenarnya, Jimly menjelaskan reformasi itu merupakan upaya untuk membalikkan keadaan yang kecenderungannya negatif supaya kembali baik, seperti Orde Lama dikoreksi Orde Baru, kemudian Orde Baru dikoreksi oleh Reformasi setelah 32 berjalan.
Memasuki perjalanan reformasi, kata dia, muncul partai-partai yang mengusung democracy of law, tetapi dalam praktiknya justru berbeda.
Menurut dia, kebanyakan partai yang masih saja dipimpin oleh tokoh-tokoh tua sehingga mengalami gerontokrasi.
Dikhawatirkan, kata Jimly, kecenderungannya pergantian kepemimpinan di parpol akan semakin panjang.
Meski banyak tokoh muda yang sekarang ini ditunjuk menjadi menteri, kata dia, namun pada dasarnya parpol yang dipimpin golongan tua yang menentukan karena mereka adalah petugas partai.
"Sementara, partai mengalami gerontokrasi dan di dalam dirinya berubah menjadi dinasti-dinasti politik. Muncul keluarga-keluarga tertentu menjadi oligarki-oligarki politik yang berkolaborasi karena makin mahalnya demokrasi," kata dia.
Oleh karena itu, Jimly mengajak seluruh masyarakat untuk tidak berpikir pragmatis, tetapi berperan memajukan bangsa melalui berbagi ide dan impian untuk Indonesia yang lebih baik.
"Kalau kita biarkan dengan sikap pragmatis, kita biarkan yang terjadi sekarang. Semua orang semangatnya hanya mengambil, rebutan jabatan mana yang bisa diambil, menjadi medioker, generasi pengambil, generasi peminta-minta, generasi penerima. Tidak menjadi pemberi dan penyumbang kemajuan peradaban bangsa," katanya.
Menurut dia, kebanyakan partai yang masih saja dipimpin oleh tokoh-tokoh tua sehingga mengalami gerontokrasi.
Dikhawatirkan, kata Jimly, kecenderungannya pergantian kepemimpinan di parpol akan semakin panjang.
Meski banyak tokoh muda yang sekarang ini ditunjuk menjadi menteri, kata dia, namun pada dasarnya parpol yang dipimpin golongan tua yang menentukan karena mereka adalah petugas partai.
"Sementara, partai mengalami gerontokrasi dan di dalam dirinya berubah menjadi dinasti-dinasti politik. Muncul keluarga-keluarga tertentu menjadi oligarki-oligarki politik yang berkolaborasi karena makin mahalnya demokrasi," kata dia.
Oleh karena itu, Jimly mengajak seluruh masyarakat untuk tidak berpikir pragmatis, tetapi berperan memajukan bangsa melalui berbagi ide dan impian untuk Indonesia yang lebih baik.
"Kalau kita biarkan dengan sikap pragmatis, kita biarkan yang terjadi sekarang. Semua orang semangatnya hanya mengambil, rebutan jabatan mana yang bisa diambil, menjadi medioker, generasi pengambil, generasi peminta-minta, generasi penerima. Tidak menjadi pemberi dan penyumbang kemajuan peradaban bangsa," katanya.
