Infografis
Suara.com - Pemerintah akan menugaskan petugas penyuluh Keluarga Berencana untuk turun ke masyarakat melakukan sosialisasi perubahan perilaku protokol kesehatan Covid-19 dengan 3M yakni menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.
Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN, Hasto Wardoyo mengatakan penyuluh ini akan turun ke masyarakat melakukan sosialisasi 3M sebab menurutnya masih banyak warga yang belum patuh.
"Kami punya multi level networking ke bawah, ini kekuatan yang akan mendukung BNPB dalam mensukseskan penyuluhan di tingkat grassroot," kata Hasto dalam webinar, Jumat (2/10/2020).
Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN, Dwi Listyawardani memaparkan ada penyuluh kurang lebih 13 ribu pelaksana Keluarga Berencana dan 9 ribu Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana yang siap untuk diturunkan mensosialisasikan 3M di seluruh provinsi dan khususnya di daerah yang menyelenggarakan Pilkada Serentak 2020.
Baca Juga: Pemerintah Indonesia Minta Bantuan Alat Rapid Test Antigen ke WHO
Menurut Dwi, sosialisasi dari para petugas penyuluh KB ini nantinya akan menyasar individu, keluarga, dan komunitas dengan pendekatan nasihat, dorongan, insentif hingga hukuman.
"Meskipun kami yakin kalau pendekatan kawan-kawan PLKB itu sangat menghindari hukuman, namun lebih senang melakukan insentif, mudah-mudahan kita tidak harus melakukan hukuman karena akan berakibat tidak baik," ucapnya.
Penyuluh KB ini ditugaskan untuk mengingatkan langsung ke individu jika kedapatan melanggar protokol kesehatan, membagikan brosur, hingga menyebarkan berita baik ke grup di media sosialnya.
"Nah kalau untuk keluarga kita lakukan kunjungan rumah kepada keluarga, terutama kita ingin memberikan penekanan bagaimana ibu kita sebagai role model agen perubahan, karena terus terang bahwa program perubahan perilaku ini menjadikan ibu sebagai tokoh utama," imbuh Dwi.
Sementara untuk komunitas, penyuluh KB akan mendekati tokoh-tokoh masyarakat untuk mendukung penerapan protokol kesehatan Covid-19.
Baca Juga: Diam-diam, Pemerintah Selipkan Omnibus Law Perpajakan ke RUU Ciptaker
Sebelumnya, survei Badan Statistik Nasional yang dilakukan pada 7-14 September 2020 terhadap 90.968 responden ditemukan bahwa 17 persen atau 17 dari 100 responden yakin mereka tidak mungkin tertular COVID-19.
Oleh sebab itu, BPS merekomendasikan pemerintah untuk kian gencar melakukan sosialisasi mengenai protokol kesehatan Covid-19 agar masyarakat terlindungi.
