Infografis
Suara.com - Purnawirawan Pengawal Kedaulatan Negara (PPKN) melakukan tabur bunga yang menimbulkan kerumunan massa di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan, pada Rabu (30/9/2020) kemarin. Acara tersebut juga tidak mendapatkan izin.
Terkait itu, Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman mengatakan pihaknya belum memberikan sanksi.
Dudung mengatakan pihaknya tengah berkoordinasi dengan senior beserta kapolda untuk membicarakan soal kerumunan massa yang ditimbulkan oleh 150 Purnawirawan PPKN.
"Untuk sementara sampai saat ini belum ada sanksi, kami hargai itu," kata Dudung saat konferensi pers di Makodam Jaya, Jalan Mayjen Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur, Kamis (1/10/2020).
Sebagai informasi, di tengah-tengah 150 Purnawirawan PPKN itu terdapat pihak yang mendeklarasikan dukungan terhadap Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), organisasi yang melibatkan Gatot Nurmantyo.
Baca Juga: Kronologi Kericuhan Acara Tabur Bunga di TMP Kalibata Jaksel
Dudung juga masih berbaik sangka kalau tidak semua purnawirawan bakal melakukan itu.
"Nanti akan kita komunikasikan dengan para senior-senior purnawirawan, semoga paham tentang tugas-tugas kami di sini, sehingga tidak hanya mendengar sepihak begitu saja dan kemudian diuntungkan oleh pihak-pihak tertentu," ungkap Dudung.
Tak Berizin
Tabur bunga yang dilakukan Purnawirawan Pengawal Kedaulatan Negara (PPKN) di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan, Rabu (30/9/2020) ternyata tidak memiliki izin. Prosesi tabur bunga itu juga justru berakhir ricuh yang disebabkan bentrok dengan massa demonstrasi.
Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman menjelaskan bahwa Purnawirawan PPKN sebelumnya sudah membuat surat izin untuk melaksanakan prosesi ziarah dan diberikan kepada Kementerian Sosial (Kemensos). Namun Kemensos tidak memberikan izin dengan alasan situasinya sedang pandemi Covid-19.
Baca Juga: Istana Tak Khawatir Gatot Cs Bentuk KAMI: Silakan Aja, Gak Ada yang Larang
"Namun dari Kemensos tidak diizinkan dengan alasan karena Covid-19," kata Dudung saat konferensi pers di Makodam Jaya, Jalan Mayjen Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur, Kamis (1/10/2020).
Tak diindahkan, ratusan purnawirawan PPKN termasuk tokoh Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Gatot Nurmantyo tetap memaksa. Padahal Dudung menyebut pihaknya sudah berlaku luwes mengingat para purnawirawan itu juga pernah berbakti kepada bangsa.
"Namun dari pihak purnawirawan dari pihak PPKN tetap memaksa ingin melakukan ziarah," ujarnya.
Akhirnya aparat keamanan pun memperbolehkan ratusan purnawirawan PPKN itu untuk berziarah dengan pengaturan bergantian per 30 orang.
Sudah mendapatkan dispensasi, nyatanya ada sebagian oknum yang memanfaatkan situasi dengan mendeklarasikan KAMI.
"Karena diimbau sudah tidak mau maka dandim saat itu Kolonel Ucu Dandim Jakarta Selatan yang memang punya wilayah di Kalibata menyampaikan permohonan maaf agar jangan ada deklarasi yang menimbulkan kerumunan banyak," ujarnya.
"Permohonan itu beberapa kali disampaikan namun tetap dilaksanakan sehingga terjadi lah sedikit keributan-keributan namun bisa dikendalikan," pungkasnya.
