Infografis
Suara.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mencap gerakan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang diinisiasi bekas Panglima TNI Gatot Nurmantyo, Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin serta tokoh lainnya merupakan sekumpulan orang-orang yang memiliki kepentingan.
Moeldoko menganggap tidak ada yang melarang terkait keberadaan gerakan KAMI.
"Mereka (KAMI) itu bentuknya hanya sekumpulan kepentingan. Silakan saja, tidak ada yang melarang," ujar Moeldoko, Kamis (1/10/2020).
Moeldoko menuturkan selama gagasan yang diberikan KAMI bagus, pemerintah akan menerimanya. Namun jika gagasan mengarah ke pemaksaan kepentingan, pemerintah tidak tinggal diam.
Baca Juga: Isu Kebangkitan PKI Muncul Lagi, Moeldoko: Lihat Kepentingannya
"Kalau gagasannya bagus, kita ambil. Tetapi kalau arahnya memaksakan kepentingan, akan ada perhitungannya," ucap dia.
Ketika ditanya soal gagasan KAMI yang membuat politik memanas, mantan Panglima TNI itu menuturkan dinamika politik selalu berkembang. Sehingga tidak ada namanya dinamika yang stagnan.
Moeldoko menyebut dirinya tak mempermasalahkan jika kedepan muncul gerakan-gerakan untuk mengkritisi kebijakan pemerintah seperti KAMI.
Kata Moeldoko, selama gagasan tersebut bagian dari demokrasi, ia tak masalah.
Namun kata Moeldoko, jika gagasan -gagasan mengancam stabilitas politik. pemerintah tidak akan akan tinggal diam.
Baca Juga: Tak Berizin, Gatot Bareng Pensiunan Tentara Deklarasi KAMI di TMP Kalibata
"Setelah ada KAMI, nanti ada KAMU terus ada apalagi, kan? Kita tidak perlu menyikapi berlebihan sepanjang masih gagasan-gagasan. Sepanjang gagasan itu hanya bagian dari demokrasi, silakan. Tapi jangan coba-coba mengganggu stabilitas politik. Kalau bentuknya sudah mengganggu stabilitas politik, semua ada resikonya. Negara punya kalkulasi dalam menempatkan demokrasi dan stabilitas," tutur Moeldoko.
Lebih lanjut, Moeldoko menilai gagasan dari KAMI masih dalam konteks yang wajar dan tak perlu disikapi secara berlebihan.
Namun jika sudah bersinggungan dengan stabilitas negara, pemerintah tidak tinggal diam dan sudah memiliki kalkulasinya.
"Kalkulasinya sekarang sih, masih biasa saja. Tidak ada yang perlu direspons berlebihan. Tetapi manakala itu sudah bersinggungan dengan stabilitas dan mulai mengganggu, saya ingatkan kembali. Negara punya kalkulasi. Untuk itu ada hitung-hitungannya," katanya.
