Infografis
Suara.com - Pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung lebih dari enam bulan membuat pemerintah Indonesia kewalahan menanganinya.
Dampak pandemi ini membuat hampir seluruh kegiatan masyarakat harus dilakukan secara daring seperti bekerja, sekolah, pengajian dan lain sebagainya.
Dana yang digelontorkan pemerintah dalam penanganan pandemi ini pun tak tanggung-tanggung. Sebuah kabar beredar, anggaran penanganan Covid-19 nyaris mencapai Rp 800 triliun.
Jumlah fantastis itu spontan membuat masyarakat terkejut, salah satunya seperti yang diungkapkan oleh Deputy Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Ricky Kurniawan.
Baca Juga: Sehari 4.174 Pasien, Kasus Corona RI Awal Oktober Nyaris Sentuh 300 Ribu
Melalui akun Twitternya @RicKY_KCh, ia mempertanyakan kemana alokasi anggaran sebesar itu.
"Nyaris Rp 800 Triliun Sudah Dihabiskan untuk Tangani Corona di RI. Pertanyaanya uangnya buat apa saja?" tulis Ricky, Rabu (30/09/2020).
Ricky lantas menyinggung biaya rapid test yang menurutnya semakin membebani rakyat di kala susah seperti sekarang ini.
"Kenapa rapid saja rakyat musti bayar padahal mereka buat makan saja susah," sambungnya.
Keresahan Ricky itu sejalan dengan apa yang dirasakan warganet Lukman Simandjuntak dengan akunnya @hipohan.
Baca Juga: Kabar Duka! Dokter Mahyono, Mantan Ketum PSMS Meninggal karena Covid-19
"800 Triliun habis ? pernahkah anda dari pemerintah mendapatkan masker gratis, hand sanitizer gratis, rapid test gratis, face shield gratis, logistik gratis dan swab gratis ? Saya sih tidak. Jadi lari kemana uangnya ?" ujarnya.
Keduanya, baik Ricky maupun Lukman, menyertakan sebuah artikel berita online yang memberitakan dana penanganan corona tersebut.
Dalam artikel berita itu, Rp 800 triliun diuraikan oleh Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instasi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Salamat Simanullang.
"Kita lihat APBN teralokasi Rp 695,2 triliun, APBD Rp 78,2 triliun, dana desa Rp 28,46 truliun. Total mendekati Rp 800 triliun," ujar Salamat dalam acara Seminar Nasional Sinergi Pengawasan APIP-SPI-APH secara virtual, Selasa (29/9/2020).
Hingga artikel ini diturunkan, warganet ramai-ramai ikut mempertanyakan dana bombastis itu.
"Habis dipakai buat BUMN agar tidak kolaps, para pengusaha yang punya akses kepemerintahan, "dijaga" bisnisnya agar tidak runtuh, alasannya menjaga resiko sistemik. Bank-bank terus dikasih "likuiditas" biar rasio CAR gak negatif akibat susutnya nilai aset & turunnya tabungan masyarakat," tulis akun @DarthCon*** penuh curiga.
"Uangnya banyak yang ga jelas. Bukan korona disuruh ngaku korona supaya dana turun. Sebenernya yang ngajak ngere itu warga +62 sendiri uang negara masuk kantong pribadi. Indonesia otw ngere, nanti yang disalahkan pemerintah, sedangkan yang habiskan uang para ajg negara. Miris," kata warganet lainnya.
Sementara itu pemilik akun @mnck*** memberi kesaksian berbeda.
"Biaya perawatan orang yang positif mulai dari swab, visit dokter, vitamin dll ditanggung pemerintah. Saya swab sekeluarga di labkesda gratis ga ada keluar biaya. Belum lagi insentif UMKM dan stimulus-stimulus lain supaya ekonomi ga kolaps," ungkapnya.
