Infografis
Suara.com - Fakta sejarah memang hanya satu, sebagaimana yang dialami para pelaku yang terlibat di dalamnya. Tapi interpretasi atau analisis sejarah bisa berbagai versi.
Memaksakan hanya satu versi dari tafsiran sejarah, bukanlah persoalan sejarah, tapi politik, demikian dikatakan analis politik dan ekonomi Rustam Ibrahim, Rabu (30/9/2020).
Sekurang-kurangnya ada lima versi mengenai siapa menjadi dalang Gerakan 30 September 1965.
Menurut Rustam ada baiknya anak-anak muda generasi milenial membaca interpretasi semua versi. Kemudian terserah versi mana yang lebih dipercayai atau lebih masuk akal.
Baca Juga: Saksi Bisu G30S PKI di Museum Lubang Buaya Sudah Tak Asli, Kenapa?
Rustam memaparkan garis besar kelima versi sejarah G30S.
Versi pertama adalah versi resmi rezim Orde Baru. Literatur pertama dibuat sejarawan Nugroho Notosusanto dan ahli hukum Ismail Saleh, keduanya perwira tinggi TNI, bertajuk Tragedi Nasional Percobaan Kup G30S/PKI. Intinya menyebut skenario PKI sudah lama ingin komuniskan Indonesia.
Versi kedua ditulis ilmuwan dari Cornell University, Benedict ROG Anderson dan Ruth McVey, yang dikenal sebagai Cornell Paper (1971). Menurut Cornell Paper, peristiwa G30S merupakan puncak konflik internal TNI Angkatan Darat.
Versi ketiga, antara lain ditulis Antonie Dake. Dalam Sukarno File Dake (2005) menyebut Soekarno sebagai yang merancang G30S, perkomplotan untuk menyelesaikan beberapa perwira tinggi AD yang terlalu anti komunis. Sukarno memberi lampu hijau sejumlah perwira di lingkungannya untuk menyelesaikan masalah tersebut.
Versi keempat, antara lain apa yang disebut dengan "kudeta merangkak." Antara lain dikemukakan Asvi Warman Adam bahwa G30S sebagai bagian dari tahap-tahap yang dilakukan Soeharto untuk mengambil alih kekuasaan dari Presiden Sukarno.
Baca Juga: Hikayat Hutan Plumbon, Persemayaman Korban G30S PKI, Tertulis Nama Moetiah
Versi kelima yang dikemukakan Rustam di media sosial, ditulis David T. Johnson: "Indonesia 1965: The Role of the US Embassy." Opsinya membiarkan saja, membujuk Sukarno beralih kebijakan, singkirkan Sukarno, mendorong AD merebut pemerintahan, merusak kekuatan PKI dan merekayasa kehancuran PKI sekaligus jatuhkan Sukarno.
