Infografis
Suara.com - Ketua PP Muhammadiyah bidang Hukum dan HAM, Busyro Muqqodas, mengkritik keputusan pemerintah terkait keinginan melaksanakan Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemi covid-19. Rencananya pelaksaan Pilkada itu akan berlangsung Desember 2020.
Menurutnya kebutuhan rakyat yang paling mendesak saat ini ialah kesehatan dan keselamatan jiwa.
"Kebutuhan mendasar rakyat, kebutuhan rakyat sekarang ini adalah kesehatan dan keselamatan jiwa daripada pelaksanaan Pilkada 2020 bulan Desember," kata Busyro pada diskusi virtual, Rabu (30/9/2020).
Busyro melihat fenomena penyelenggaraan pilkada dari masa ke masa itu akan dibumbui dengan konflik. Tidak sedikit dari konflik tersebut yang justru malah menimbulkan bentrok antar kelompok.
Hal tersebut dianggapnya berbahaya apalagi di tengah penyebaran Covid-19.
"Itu lah yang harus dihindari ketika bentrok terjadi interaksi dan bagaimana bentrok harus pakai masker. Bentrok mesti harus full contact dan itu berbahaya sekali," ujarnya.
Selain itu, menurut mantan pimpinan KPK tersebut, pilkada juga sarat dengan dominasi cukong yang bertindak sebagai renterir politik. Para cukong hadir dengan memperkuat praktik politik uang.
"Hasilnya apa? Hasilnya praktik demokrasi yang liberal transaksional," tuturnya.
Busyro juga menyinggung budaya neo feodalisme yang terbangun dalam Pilkada Serentak 2020. Di mana terdapat dominasi dinasti politik yang pusatnya berasal dari elit Istana bersama dengan elit parpol dan elit bisnis.
Baca Juga: Elon Musk Mengaku Ogah Disuntik Vaksin Covid-19, Kenapa?
